Koalisi Masyarakat Sipil untuk Integritas Pemilu 2024 yang terdiri dari sejumlah kelompok, di antaranya Netfid Indonesia, DEEP, JPPR, KMHDI, dan PMII, menilai, pengambil alihan tugas dan wewenang oleh Bawaslu provinsi tidak menyelesaikan permasalahan kekosongan pimpinan Bawaslu kabupaten/kota.
Bawaslu RI seharusnya segera mengumumkan hasil seleksi untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Menurut koalisi, kecurigaan dan opini publik di masyarakat terkait dugaan intervensi politik dalam proses seleksi semakin menguat. Sebab, Bawaslu tidak dapat menyampaikan secara spesifik kepada publik terkait dengan transparansi dan akuntabilitasnya dalam memutuskan penundaan pengumuman seleksi.
”Kami memandang bahwa apa yang terjadi hari ini diduga ada agenda setting yang kuat, terstruktur, sistematis, dan masif dengan kekuatan intervensi kepentingan politik untuk kepentingan kelompok tertentu,” kata Direktur Eksekutif DEEP Neni Nur Hayati.
Di sisi lain, koalisi mendesak pemerintah dan DPR mengevaluasi kinerja Bawaslu RI dalam melaksanakan seleksi anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota secara komprehensif.
Sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit keuangan negara dalam proses seleksi yang mengalami perubahan jadwal karena berpotensi merugikan keuangan negara. (*/Ibe)
