TOPNEWS1.ONLINE, JAKARTA — Pengumuman calon terpilih komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di 514 kabupaten/kota terus mengalami penundahan.
Hal itupun menjadi sorotan dari semua kalangan termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menduga penundaan tersebut gegara Bawaslu belum selesai mengutak-atik calon terpilih.
Seperti disampaikan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat tidak menampik potensi intervensi dalam seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu di 514 kabupaten dan kota.
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Yanuar Prihatin mengatakan, Komisi II DPR akan menanyakan penyebab mundurnya pengumuman dan pelantikan 514 Bawaslu kabupaten/kota dalam rapat dengar pendapat terdekat.
Seperti yang dikutip dari kompas, DPR ingin mengetahui penyebab mundurnya pengumuman yang berdampak pada kekosongan jabatan Bawaslu kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya pada 14 Agustus lalu.
”Apakah ini ada kaitannya dengan hiruk-pikuk rekrutmen, persoalan teknis, atau ketidaksiapan Bawaslu dalam membuat jadwal seleksi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Jadwal pengumuman anggota Bawaslu terpilih di 514 kabupaten/kota pada awalnya akan dilakukan 12 Agustus, dilanjutkan pelantikan pada 14 Agustus.
Namun, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja membuat surat edaran yang berisi jadwal pengumuman dan pelantikan anggota Bawaslu kabupaten/kota pada 16-20 Agustus.
Terhadap kekosongan jabatan Bawaslu di daerah tersebut, Bagja menerbitkan surat perihal pengambil alihan tugas dan wewenang Bawaslu kabupaten/kota.
