Dalam surat tertanggal 15 Agustus, Bawaslu provinsi diinstruksikan melakukan pengambilalihan sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu kabupaten/kota periode 2018-2023 dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu sampai dilantiknya anggota Bawaslu periode 2023-2028. Pengambil alihan dimulai sejak 15 Agustus.
Yanuar tidak menampik kemungkinan adanya ”titipan” dalam seleksi Bawaslu di daerah. Sebab, sebagai pengawas pemilu, intervensi ataupun campur tangan dari dari sejumlah pihak yang memiliki kepentingan cukup kuat.
Namun, intervensi tersebut seharusnya tidak mengganggu aturan main, memiliki kompetensi yang sesuai, serta mengikuti jadwal seleksi yang telah ditetapkan.
”Kalau sampai pengumumannya ditunda, mungkin belum selesai utak-atiknya,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengingatkan, perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah harus bisa mendapatkan penyelenggara pemilu yang terbaik. Oleh karena itu, seleksi harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Terkait dengan seleksi Bawaslu di 514 kabupaten dan kota yang pengumuman dan pelantikannya ditunda, Doli meminta agar seluruh proses seleksi dilakukan sesuai dengan peraturan dan waktu yang telah ditetapkan.
Pemilihan anggota Bawaslu harus sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam aturan.
Begitu pula pengumuman dan pelantikannya harus sesuai dengan jadwal karena bisa mengganggu kinerja pengawasan tahapan pemilu.
”Cepat saja diputuskan, kalau diulur-ulur, maka Bawaslu di daerah tidak bisa bekerja maksimal,” kata Doli.
