Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
MAKASSAR

Restoratif Justice, Jampidum Kejagung Setujui Dua Penghentian Penuntutan di Sulsel

×

Restoratif Justice, Jampidum Kejagung Setujui Dua Penghentian Penuntutan di Sulsel

Sebarkan artikel ini

2. Kejaksaan Negeri Pare-Pare mengajukan satu perkara RJ yaitu :

1. Perkara atas nama MUSLIH Alias MUSLI Bin MUSLIMIN, umur 42 tahun, tempat tanggal lahir Parepare 23 Juli 1980, Buruh Harian Lepas

Pasang Iklan Anda Disini
Pasang Iklan Anda Disini

Kasus posisi :
Bahwa tersangka MUSLIH BIN MUSLIMIN telah mengambil satu buah handphone android merk Redmi 10 warna sea blue milik saksi RISMAN SUPARDINATA HADI GOYAK yang saksi RISMAN simpan di dasbord motor pada hari minggu tanggal 28 Agustus seitar pukul 17.00 wita bertempat di jalan Jendral Ahmad Yani Km.3 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare. Selanjutnya tersangka MUSLIH menyimpan HP tersebut selama 2 (dua) minggu lalu tersangka bawa ke counter Henrik Cell untuk di install ulang. Setelah HP tersebut selesai di install ulang, tersangka langsung menawarkan HP tersebut ke saksi JUMADI yang merupakan keponakan tersangka seharga Rp. 900,000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Namun saksi JUMADI hanya memiliki uang Rp. 700,000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga tersangka sepakat menjual HP milik saksi RISMAN tersebut kepada saksi JUMADI seharga Rp. 700,000 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut tersangka gunakan untuk keperluan sekolah anak-anak tersangka. Perbuatan tersangka tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.700.000 (Dua Juta tujuh Ratus Ribu Rupiah) tersangka.Sehingga perbuatan tersangka diancam dengan pasal 362 KUHP.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:

1. Para Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum;
2. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
4. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
5. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi;
6. Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
7. Pertimbangan sosiologis, Masyarakat merespon positif. (*)

Sumber : Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi SH MH. 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel diatas?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by ExactMetrics