TOPNEWS1.ONLINE, MAKASSAR — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Agus Salim, secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Quo Vadis Eksistensi Jaksa Pengacara Negara” di Aula Lantai 8 Kejati Sulsel, Rabu (9/10/2024).
FGD ini digelar oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Sulsel untuk membahas peran strategis jaksa sebagai pengacara negara.
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber ahli hukum, yakni Prof. Hamzah Halim (Dekan Fakultas Hukum Unhas), Prof. H. Syahruddin Nawi (Guru Besar Fakultas Hukum UMI), dan Prof. M. Syukri Akub (Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Unhas).
Diskusi dipandu oleh Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas, Fajlurrahman Jurdi, dan dihadiri oleh asisten, koordinator, jaksa, pegawai Kejati Sulsel, serta sejumlah akademisi dan praktisi hukum.
Agus Salim dalam sambutannya menekankan pentingnya peran jaksa sebagai pengacara negara dalam menjaga dan melindungi kepentingan hukum negara dan pemerintah.
“Tugas ini mencakup pengajuan gugatan, pembelaan dalam perkara hukum, serta penyelesaian sengketa yang melibatkan kepentingan negara. Kejaksaan menjadi penjaga kepentingan hukum negara, memastikan hak dan kepentingan pemerintah terlindungi secara efektif,” tegas Agus Salim.
Dalam operasionalnya, menurut Kajati Sulsel, kejaksaan memulai dengan pengumpulan informasi dan investigasi mendalam untuk memahami substansi masalah hukum.
Setelahnya, jaksa menyusun strategi hukum, melibatkan perumusan argumen, dan menyiapkan dokumen hukum seperti gugatan atau memori banding.
Tidak hanya terlibat dalam proses litigasi di pengadilan, jaksa juga memainkan peran penting dalam negosiasi dan mediasi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
“Negosiasi bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang menguntungkan bagi negara, sedangkan mediasi menjadi alternatif untuk penyelesaian damai,” jelas Agus.
Di akhir sambutannya, Agus Salim menekankan pentingnya evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagai pengacara negara.
“Perenungan panjang dan diskusi melalui FGD ini penting untuk merumuskan gagasan yang lebih baik mengenai kedudukan kejaksaan sebagai pengacara negara,” tutupnya.
Kegiatan FGD ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai peran dan tanggung jawab jaksa pengacara negara serta solusi untuk meningkatkan peran kejaksaan dalam menjaga kepentingan hukum negara secara efektif di masa depan. (*/Ibe)

















