TOPNEWS1.ONLINE, MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel beserta jajarannya menangani perkara kasus korupsi dengan kerugian negara Rp209 Miliar lebih sepanjang tahun 2023.
Hal tersebut berdasarkan data kinerja dari Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi SH, MH, Sabtu, 30 Desember 2023.
“Total kerugian negara perkara tindak pidana korupsi di seluruh wilayah hukum Kejati Sulsel sebesar Rp209 Miliar lebih,” ucapnya.
Rinciannya, kata dia penyidik Kejati sebesar Rp130 Miliar. Kemudian penyidik para kejaksaan negeri sebesar Rp78 miliar lebih dan para cabang kejaksaan negeri sebesar Rp1,2 miliar lebih.
Untuk upaya penyelamatan kerugian keuangan negara dari kasus perkara tindak pidana korupsi di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebesar Rp22.771.932.330.
Rinciannya Kejati sebesar Rp. 9.541.886.922, para Kejaksaan Negeri sebesar Rp. 13.066.045.408 dan para Cabang Kejaksaan Negeri sebesar Rp. 164.000.000.
Selain itu, dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berhasil menyelamatkan keuangan perusahaan milik BUMN dari beban pembayaran fee atas gugatan PKPU Sementara sebesar Rp450.000.000.000.
Soetarmi menjelaskan bahwa dalam tahun 2023, Bidang pidana Khusus seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah melakukan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 104 perkara.
Rinciannya, Kejati sebanyak 8 perkara, Kejaksaan Negeri se-Sulsel sebanyak 83 perkara dan Cabjari se-Sulsel sebanyak 13 perkara.
Penyidikan perkara tindak pidana korupsi di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebanyak 131 perkara. Kejati sebanyak 30 perkara, Kejaksaan Negeri se-Sulsel sebanyak 78 perkara dan Cabjari se-Sulsel sebanyak 13 perkara.
Untuk pra penuntutan perkara tindak pidana korupsi di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebanyak 123 perkara. Kejati sebanyak 38 perkara, dengan rincian Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan 20 Perkara, Polda Sulawesi Selatan 16 Perkara, Kanwil Pajak 1 perkara dan Bea Cukai 1 Perkara, Kejaksaan Negeri se-Sulsel sebanyak 86 perkara dan Cabjari se-Sulsel sebanyak 4 perkara.
Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebanyak 200 perkara. Kejaksaan Negeri se-Sulsel sebanyak 195 perkara dan Cabjari se-Sulsel sebanyak 5 perkara.
“Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebanyak 86 perkara. Kejaksaan Negeri se-Sulsel sebanyak 86 perkara dan Cabjari se-Sulsel sebanyak 0 perkara,” kata Soetarmi.
Selanjutnya, upaya hukum perkara tindak pidana korupsi di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebanyak 91 perkara. Banding sebanyak 20 perkara, Kasasi sebanyak 65 Perkara, dan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 6 perkara. (dso/Ibe)
