Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
MAKASSAR

Kejati Sulsel Naikkan Status Penyelidikan ke Penyidikan Dugaan Korupsi Pegadaian Rantepao

×

Kejati Sulsel Naikkan Status Penyelidikan ke Penyidikan Dugaan Korupsi Pegadaian Rantepao

Sebarkan artikel ini

Atas perbuatan tersebut melanggar :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah Pasal 2 huruf g “ kekayaan Negara / kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dpat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara / perusahaan Daerah.

Pasang Iklan Anda Disini
Pasang Iklan Anda Disini

2. Peraturan Direksi PT Pegadaian No. 153 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pegadaian Arrum Express Loan Kredit Usaha Rakyat, Bab III yang mengatur : Persyaratan Calon Rahin Menurut Kriterianya”.

3. Peraturan Direksi PT Pegadaian No. 10 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Perkreditan Pegadaian.

4. Peraturan Direksi PT Pegadaian No. 161 Tahun 2019 Tentang Standar Operating Procedur (SOP) Pegadaian Kreasi.

5. Peraturan Direksi PT Pegadaian No. 107 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Pegadaian Kreasi Multiguna.
Dari dugaan penyimpangan yang terjadi pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantepao, mengakibatkan PT. Pegadaian (Persero) mengalami kerugian dengan nilai total sebesar sebesar Rp.1.297.973.515,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga lima ratus lima belas rupiah), hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Satuan Pengawas Internal (SPI) Nomor: R-199/00438.00/2022 tanggal 24 November 2022.

Pasal sangkaan :
PRIMAIR :
Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDAIR :
Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP. (*)

Sumber:
Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel, Soetarmi SH, MH

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel diatas?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by ExactMetrics