TOPNEWS1.ONLINE, MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel melakukan penggeledahan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Selatan.
Penggeledahan tersebut dilakukan atas dugaan mafia tanah pada kegiatan pembayaran ganti rugi lahan proyek strategis nasional pembangunan bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo.
Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi mengatakan, selain kantor wilayah BPN Sulsel yang digeledah pihaknya juga menggeledah rumah kediaman tersangka AA di Perumahan Bumi Aroepalla No. U32 Kabupaten Gowa.
“Yah, ada dua lokasi penggeledahan yang dilakukan Kejati Sulsel yakni di kantor wilayah BPN Sulsel dan rumah tersangka AA. Ini dilakukan atas dugaan mafia tanah pembayaran ganti rugi,” ucapnya.
Dikatakannya, bahwa ada 6 tersangka yang dilanjutkan dengan tindakan penahanan terkait dugaan mafia tanah pada kegiatan pembayaran ganti rugi lahan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo Tahun 2021.
Soetarmi mengatakan, penggeledahan di kedua tempat tersebut berlangsung secara serentak mulai pukul 13.15 wita dan masing masing. Tim telah mengamankan dokumen ataupun barang bukti lainnya terkait kasus dimaksud.
Seperti di kantor wilayah BPN Sulsel, Kejati Sulsel mendapatkan 27 bundel dokumen yang terdiri dari Revisi Dokumen Perencanaan Pengadaan tanah Pembangunan Bendungan Passeloreng di kabupaten Wajo, dokumen Perencanaan Jaringan Air Baku Passeloreng Wajo.
Kemudian dokumen tentang poin-poin tentang kawasan hutan passeloreng, dokumen tentang gambarang kondisi areal bendungan passeloreng yang masuk dalam kawasan hutan, Peta genangan bendungan passeloreng yang masuk dalam kawasan hutan, dan dokumen usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka revisi RTRWP Sulawesi Selatan dan penanganan kontrak.
Selanjutnya di rumah kediaman tersangka AA, ditemukan beberapa dokumen terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Paselloreng Wajo, 1 buah handphone merk Oppo milik Istri Tersangka AA dan 1 buah flashdisk milik tersangka AA merk toshiba 16 gb.
“Dokumen-dokumen maupun barang bukti tersebut akan dilakukan penelitian dan selanjutnya diajukan penyitaan sebagai alat bukti surat dan barang bukti yang akan digunakan untuk pembuktian dugaan mafia tanah pada kegiatan pembayaran ganti rugi lahan pada proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo Tahun 2021,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak menegaskan agar seluruh saksi saksi maupun pihak lainnya untuk tidak merintangi atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara ini.
“Tim penyidik Kejati Sulsel tidak ragu menindak tegas para pelaku sesuai pasal 21 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tandasnya. (dso/Ibe)
