TOPNEWS1.ONLINE, MAKASSAR — Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, menegaskan pentingnya integritas dan sistem birokrasi yang kuat dalam membangun kepemimpinan yang efektif dan terpercaya.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP), di Makassar, Rabu (31/3/2026).
Di hadapan para peserta yang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, ia membawakan materi bertajuk “Integritas Sebagai Fondasi Kepemimpinan Dalam Penegakan Hukum dan Tata Kelola Aset”.
Dalam paparannya, Didik Farkhan menekankan bahwa integritas bukan sekadar nilai normatif, melainkan fondasi utama dalam penegakan hukum sekaligus penentu kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Integritas adalah kompas dalam setiap pengambilan keputusan. Tanpa itu, hukum kehilangan legitimasi di mata masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemimpin yang berintegritas harus menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, serta konsistensi dalam setiap kebijakan, sekaligus bebas dari konflik kepentingan yang dapat merusak sistem.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya membangun sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel sebagai benteng utama pencegahan penyimpangan.
“Saya lebih percaya pada sistem yang kuat daripada sekadar mengandalkan moral individu dalam birokrasi,” ujarnya.
Pandangan tersebut bukan tanpa dasar. Ia membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai Kajari Surabaya dalam menggagas inovasi e-Tilang, sebuah sistem terintegrasi yang melibatkan kerja sama lintas instansi, termasuk pengadilan, untuk menghadirkan layanan sidang online, pembayaran denda non-tunai, hingga layanan antar jemput denda kepada masyarakat.
Semangat inovasi itu juga diterapkannya di Sulawesi Selatan melalui peluncuran layanan “Saksi Prima” yang bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi Makassar. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, dan keamanan bagi saksi dalam proses persidangan.
Selain itu, Didik Farkhan juga menegaskan komitmennya dalam penyelamatan aset negara, khususnya aset pemerintah daerah yang rawan sengketa. Ia mengungkapkan bahwa selama bertugas di Surabaya, dirinya berhasil membantu pemerintah kota menyelamatkan aset senilai Rp10 triliun dalam kurun waktu 2016–2019.
Keberhasilan tersebut bahkan ia tuangkan dalam sebuah buku berjudul Jaksa Vs Mafia Aset, yang menjadi refleksi sekaligus inspirasi dalam upaya penegakan hukum berbasis integritas dan sistem yang kuat.
Melalui forum nasional ini, pesan yang disampaikan Kajati Sulsel menjadi pengingat bahwa kepemimpinan yang berintegritas dan didukung sistem yang kokoh merupakan kunci utama dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan dipercaya publik. (ibe)
