TOPNEWS1.ONLINE, MAKASSAR – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, menjadi narasumber utama dalam Sosialisasi Kepatuhan Hukum bertema Mitigasi Risiko Hukum Pada Penyerapan Gabah/Beras Perum Bulog yang digelar di Hotel Mercure Makassar, Rabu (28/5/2025).
Kegiatan ini mempertemukan jajaran hukum Kejati Sulsel dan pejabat tinggi Perum Bulog, dalam upaya memperkuat tata kelola hukum yang bersih dalam mendukung program Swasembada Pangan nasional.
Turut hadir Aspidsus Jabal Nur, Asdatun Fery Tas, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulsel, serta para Jaksa Pengacara Negara di wilayah hukum Kejati Sulsel. Dari pihak Perum Bulog, hadir Kepala Divisi Hukum Raden Isha Wiyono bersama jajaran Kanwil Sulsel dan Sulbar.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar, Fahrurozi, mengungkapkan bahwa tugas Perum Bulog saat ini merupakan amanah langsung Presiden Prabowo Subianto, untuk menyerap hasil produksi gabah/beras petani demi mendukung swasembada pangan.
Hingga Mei 2025, Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar mencatat rekor tertinggi dengan realisasi serapan gabah sebesar 712.960 ton, atau mencapai 509 persen dari target awal.
Dengan jumlah gudang mencapai 204 unit dan kapasitas total 408.300 ton, serta didukung oleh 334 pegawai, wilayah ini menjadi ujung tombak penyerapan gabah nasional.
Fahrurozi menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas ini.
“Tugas mulia ini jangan sampai terciderai oleh kesalahan prosedur atau penyimpangan yang merugikan petani,” tegasnya.
Sementara itu, Raden Isha Wiyono menyampaikan bahwa perubahan pola kerja Bulog dalam menyerap langsung dari petani menimbulkan potensi celah hukum yang harus diantisipasi melalui sosialisasi dan kolaborasi lintas sektor.
Dalam pemaparannya, Kajati Sulsel Agus Salim menyoroti pentingnya mitigasi risiko hukum sejak dini dalam setiap aktivitas Bulog.
Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan memiliki peran strategis dalam mendampingi Bulog melalui bantuan hukum, perlindungan aset, hingga penguatan tata kelola lembaga.
“Potensi kerawanan bisa muncul di berbagai lini, mulai dari transaksi jual beli gabah hingga sewa gudang. Karena itu, pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan,” ujarnya.
Kajati juga menegaskan komitmen Kejati Sulsel dalam menjalin sinergi erat dengan Perum Bulog demi mendukung ketahanan pangan yang menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini.
Ia menutup dengan ajakan kolaboratif untuk memperkuat integritas dalam setiap lini kerja:
“Kita harus pastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum demi kesejahteraan petani dan keberhasilan program pangan nasional.” tandasnya. (Ibe)
















