TOPNEWS1.ONLINE, MAKASSAR — Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, menghadiri rapat perdana Satuan Tugas Percepatan Investasi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis, 9 Januari 2025.
Rapat ini dipimpin Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry, dan diikuti sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kepala Kanwil ATR/BPN Sulsel, Tri Wibisono, serta Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman.
Sebagai Wakil Ketua Satgas, Agus Salim menjelaskan latar belakang pembentukan satgas ini.
Ia mengungkapkan pengalaman sebelumnya saat menjabat di Sulawesi Tengah, yang berhasil mencatat 329 investor asing, jauh lebih tinggi dibandingkan Sulsel dengan hanya 29 investor.
Menurutnya, Satgas Percepatan Investasi dibentuk untuk menyederhanakan proses investasi yang selama ini dinilai rumit dan berbelit.
“Satgas ini diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat realisasi investasi dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” jelas Agus Salim.
Ia juga memperkenalkan konsep inovasi one stop solution untuk mengatasi hambatan birokrasi dalam perizinan dan pengadaan barang/jasa.
Konsep ini, menurutnya, tidak hanya mempercepat proses investasi tetapi juga berperan dalam pencegahan korupsi.
Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry, mengapresiasi langkah tersebut dan menegaskan pentingnya investasi sebagai indikator kemajuan daerah.
“Kita harus menjadikan Satgas Percepatan Investasi ini sebagai percontohan nasional. Dengan kerja sama semua pihak, Sulsel bisa menarik lebih banyak investor,” ujarnya.
Sulsel memiliki potensi besar di sektor pertanian, pertambangan, serta perikanan dan kelautan, yang dinilai mampu menarik minat investor.
Kepala Kanwil ATR/BPN Sulsel, Tri Wibisono, juga menyatakan dukungannya terhadap upaya bersama ini.
“Satgas ini adalah bukti keseriusan Sulsel dalam menyelesaikan tantangan investasi. Kami berharap melalui sinergi ini, investasi di Sulsel akan semakin lancar,” tuturnya.
Rapat ini menandai komitmen Sulsel untuk mendorong percepatan investasi dan memperkuat perekonomian daerah. (dso/Ibe)
