TOPNEWS1.ONLINE, BARRU – Aparat Penegak Hukum (APH) dari Kepolisian maupun Kejaksaan diminta turun tangan untuk memeriksa rekanan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Gedung Perpustakaan Kabupaten Barru.
Pasalnya, kondisi gedung yang baru selesai dibangun pada pertengahan 2023 itu kini memprihatinkan. Salah satu kerusakan paling mencolok terlihat pada plafon yang ambruk, hingga harus ditutupi plastik untuk mencegah puing-puing jatuh ke dalam ruangan.
Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp9,6 miliar ini dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru, dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Namun, dugaan bahwa rangka plafon tidak mampu menahan beban menjadi sorotan utama, mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan tersebut.
Sejumlah warga pun mendesak pihak Kejaksaan maupun unit Tipikor Polres Barru untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proyek ini.
“Kalau dibiarkan, kerusakan bisa makin parah. Kontraktor harus bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaannya,” ujar seorang warga, Minggu (2/2/2025).
Diketahui, proyek pembangunan ini dikerjakan oleh CV Massusungeng, yang beralamat di Makassar. Dengan kerusakan yang muncul dalam waktu singkat, audit menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek dinilai sangat mendesak demi memastikan transparansi penggunaan anggaran negara.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Barru, Drs. Fariadi Abujahja, M.M, menjelaskan bahwa plafon yang runtuh disebabkan oleh material gipsum yang tidak tahan terhadap kelembaban dan rembesan air.
“Ke depan, bangunan pemerintah sebaiknya tidak lagi menggunakan material seperti ini karena daya tahannya rendah. Banyak bangunan, bahkan yang baru, mengalami kondisi serupa,” ungkapnya.
Meski demikian, publik berharap agar proyek ini tetap diaudit guna memastikan tidak ada kelalaian atau penyimpangan dalam pelaksanaannya. (Sw/Ibe)
