TOPNEWS1.ONLINE, MAKASSAR — Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan targetkan angka prevalensi stunting di tahun 2024 turun menjadi 14 persen.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Andi Ritamariani, M.Pd dalam laporannya pada Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program Bangga Kencana dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 yang digelar di Ballroom Samalona Swiss Belhotel Makassar, Selasa (21/2/2023).
Andi Rita menyebutkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting nasional mengalami penurunan sebesar 2,8 persen dari 24,4 persen tahun 2021 menjadi 21,6 persen ditahun 2022,
“Angka stunting di sulsel turun berdasarkan data SSGI tahun 2022 turun hanya 0,2 persen, yang awalnya 27,2 persen menjadi 27,4 persen, hal ini menggambarkan butuh komitment yang lebih kuat dan konvergensi lintas sektor untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024” harapnya.
Ditambahkan dari 24 kabupaten kota terdapat 11 kabupaten yang mengalami penurunan dan 12 mengalami kenaikan serta satu mengalami stagnan yakni kabupaten Gowa.
“Dari 24 kabupaten/kota, Barru menjadi kabupaten yang besar penurunannya di Sulsel dengan total mencapai 12,3 persen, disusul Bone dengan 7,4 persen dan Palopo di urutan ketiga sebanyak 6,3 persen,” bebernya.
Andi Rita berharap Rakerda ini menjadi wadah dalam memperkuat komitmen dan peran pemerintah daerah bersama mitra kerja BKKBN dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan Program Bangga Kencana dalam rangka percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan.
Sementara Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN RI, Prof. drh. M. Rizal M Damanik, MRep.Sc, PhD, mengatakan Rakerda ini merupakan tindaklanjut dari Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan tanggal 25 Januari 2023 di Jakarta
Untuk mengentaskan stunting BKKBN tidak dapat bekerja sendiri, dibutuhkan komitmen dan dukungan yang kuat seluruh pihak ditingkat pusat, provinsi, kabupaten kota dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanganan stunting.
“Mengatasi stunting tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun membutuhkan konvergensi antar sektor melalui pendekatan pentahelix yaitu melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi lewat kajian-kajian ilmiah, dunia usaha dan media dalam penyebarluasan informasi stunting ini,” ujarnya.
