Oleh: Hafid Abbas
TOPNEWS1.ONLINE — Komisioner dan Ketua Komnas HAM RI 2012-2017, Presiden Global Alliance of National Human Rights Institution (GANHRI) di Asia Tenggara 2014-2015
Sejak dua dekade terakhir, cara pandang masyarakat Barat, ilmuwan, dan para pengamat politik internasional, isu radikalisme dan ekstrimisme seringkali dikaitkan dengan umat Islam. Cara pandang itu kelihatannya dipengaruhi oleh kebijakan Presiden Bush yang memberlakukan politik luar negerinya yang “hitam-putih” pasca tragedi 11 September 2001 yang telah merubuhkan dua Menara Kembar New York, kebanggaan AS. Ketika mencanangkan kampanye gerakan anti-terrorisme, Bush menyatakan: “setiap bangsa di semua kawasan di mana pun, sudah saatnya kalian membuat keputusan. Apakah anda akan bersama kami, ataukah anda akan bersama dengan para teroris.”
Bahkan, pada peluncuran Bush National Security Strategy pada September 2002, Bush kembali lagi menegaskan: we will not hesitate to act alone if necessary to exercise our right of self defense by acting preemptively against such terrorists, to prevent them from doing harm against our people and our country we will not hesitate to act alone if necessary to exercise our right of self defense by acting preemptively against such terrorists, to prevent them from doing harm against our people and our country”Kami tidak akan pernah ragu bergerak sendiri menyerang, melakukan langkah preemptif (pre-emptive strike) di mana pun jika terdapat ancaman teroris atas keselamatan bangsa dan negara kami.”
Sejak itu, dunia Islam seringkali menjadi sasaran dan dituduh sebagai sumber paham radikalisme dan terorisme. Invasi AS bersama sekutunya di Afghanistan pada Oktober 2001 untuk menjatuhkan rezim Taliban yang dianggap pendukung Al-Qaedah yang dituduh sebagai eksekutor tragedi 9/11, seakan telah mendapat pembenaran masyarakat internasional. Demikian juga ketika hal serupa dilakukan untuk menginvsi Iraq dan kemudian menggulingkan Presiden Saddam Husen. Lalu ini berlanjut ke penyerangan Libya untuk menjatuhkan Presiden Moammar Khadafi.
Keperkasaan AS bersama sekutunya menyerang dunia Islam telah dipertontonkan setiap hari selama dua dekade. Peradaban dunia Islam telah meredup, citranya hancur dan sudah tidak terhitung kerugian dan pengorbanan jiwa, harta benda yang dialami umat Islam di seluruh dunia akibat kesuksesan gerakan global memerangi isu radikaslime itu.
Indonesia, sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, juga adalah bagian pendukung dari gerakan global itu.
Dampak Polarisasi
Dalam perjalanan panjang yang penuh luka selama dua dekade, salah satu dampak dari perang melawan radikalisme dan terorisme, umumnya negara-negara di dunia berlomba-lomba meningkatkan anggaran persenjataannya. Anggaran pertahanan AS misalnya, pada 2007, telah meningkat ke sekitar $621,1 miliar per tahun. Bahkan berbagai kalangan memperkirakan untuk kepentingan perang di Iraq dan Afghanistan saja, jumlah anggaran yang dihabiskan diperkirakan mencapai $3 triliun (The Times, 23/2/2008).
Demikian pula China dan negara-negara berkemabng lainnya telah melakukan hal serupa dengan AS. Pada 2007, anggaran pertahanan China mencapai $59 miliar, tetapi Pentagon memperkirakan anggarannya berkisar $97 hingga $139 miliar setahun, kedua terbesar di dunia setelah AS (BBCNews, 4/3/2008). Pakistan, India, negara-negara Timur Tengah, dan Afrika juga mengalokasikan anggaranya di bidang persenjataan sangat besar sementara untuk kemanusiaan seperti pendidikan menurun amat drastis. Pakistan misalnya telah meningkatkan anggaran militernya rata-rata lebih 30 persen, sementara untuk pendidikan hanya satu persen (UNICEF, 2002).
Akibat perlombaan peningkatan anggaran persenjataan itu, konflik di Timur Tengah, di sejumlah negara Afrika dan di Asia Selatan terlihat semakin meluas dan angka kemiskinannya semakin meningkat. Bahkan Bank Dunia melaporkan (2021), sejak 2000 hingga 2020, di 49 negara-negara Afrika, hanya 17 di antaranya yang angka kemiskinannya menurun, meski kesenjangan sosialnya semakin meningkat. Penyebabnya adalah meningkatnya prioritas mereka pada belanja persenjataan dan kurangnya prioritas pada pembangunan sumberdaya manusianya, terutama pendidikan.
Dampak lain dari polarisasi itu, umumnya negara-negera yang telah memilih jalan demokrasi terlihat bergerak mundur ke corak pemerintahan otoriter. Data Democracy Index 2006-2020 memperlihatkan penurunan di 163 negara di dunia, menurun dari skor 5,52 pada 2006 ke 5,37 pada 2020. Penurunan dan skor tersendah terlihat di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara dengan hanya 3,34. Indonesia juga menurun dari 6,41 ke 6,30.
Inkonsistensi Barat
AS dan dunia Barat seringkali mengecam Indonesia ketika di era Orde Baru memiliki sejumlah undang-undang dan peraturan yang dinilai sangat opressif yang menghilangkan kebebasan warganya mengemukakan pendapat dan bertentangan dengan prinsip HAM. Pasca berakhirnya era Orde Baru, undang-undang seperti itu telah dibatalkan, karena sejak 1998, Indonesia telah memilih jalan demokrasi. Meski, undang-undang seperti ini masih dipakai secara meluas di Singapura, Malaysia dan Negara-negara tetangga lainnya.
Ketika AS tengah menggalang koalisi global memerangi terrorisme, Indonesia kembali lagi menghadapi tekanan agar kembali ke sistem lama dengan alasan untuk memerangi terorisme. Sebagai Direktur Jenderal HAM di Kementerian Kehakiman dan HAM RI waktu itu, kami merasakan betapa kuatnya godaan dan tekanan Pemerintah AS agar Indonesia kembali lagi ke era otoritarian. Ketika mendampingi Menteri Kehakiman dan HAM RI, Yusril Ihza Mahendra, pada pertemuannya dengan Jaksa Agung AS, John David Ashcrof di awal 2003, di Washington, dikemukakan jika Indonesia kembali memberlakuan peraturan perundang-undangan yang opressif, maka Indonesia akan membunuh proses demokratisasinya sendiri (suicide of a democracy).
Inilah wujud nyata inkonsistensi dan sikap “pling-plang” dunia Barat demi pemenuhan kepentingannya.
