TOPNEWS1.ONLINE, SULSEL — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan memicu antrean panjang kendaraan hingga berjam-jam. Kondisi tersebut kini mendapat sorotan dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia (IPMI) Sidrap yang mempertanyakan tata kelola dan pendistribusian BBM di wilayah Sulsel.
Sekretaris Jenderal IPMI Sidrap, Muh. Sukri, menilai fenomena antrean panjang tersebut tidak lagi bisa dipandang semata sebagai persoalan fluktuasi distribusi biasa.
Menurutnya, kondisi di lapangan perlu dilihat sebagai persoalan serius yang menyangkut tata kelola energi dan kesiapan pemerintah dalam melakukan mitigasi ketika terjadi gangguan pasokan.
Sukri juga menyoroti adanya perbedaan antara penjelasan mengenai kondisi stok BBM dengan realitas yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, pernyataan normatif terkait ketersediaan pasokan perlu dibuktikan dengan kondisi distribusi di lapangan.
Ia menilai alasan seperti panic buying maupun peningkatan kebutuhan musiman tidak seharusnya menjadi satu-satunya penjelasan atas terjadinya antrean panjang di sejumlah SPBU.
“Yang menjadi pertanyaan mendasarnya, jika stok aman, ke mana aliran energi tersebut didistribusikan hingga rakyat kecil dan sopir angkutan harus menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan haknya?” tanya Sukri.
Di sisi lain, IPMI Sidrap mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM sebagai langkah preventif menghadapi persoalan distribusi dan ketersediaan BBM.
Namun, Sukri mengingatkan agar pembentukan satgas tidak berhenti pada aspek administratif semata. Ia meminta keberadaan satgas benar-benar menghasilkan langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah preventif dengan pembentukan satgas oleh Pemprov, namun kita harus ingat apa yang menjadi tujuan sehingga satgas ini dibentuk. Jangan hanya sekadar dibentuk tanpa ada hasil yang bisa masyarakat saksikan,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan terhadap pentingnya keterbukaan data kuota dan jalur distribusi BBM. Menurut Sukri, desakan agar data tersebut dibuka secara transparan merupakan langkah penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Apakah selama ini ada ruang gelap dalam tata niaga subsidi yang sengaja dibiarkan remang-remang tanpa adanya transparansi? Kalau memang ada oknum yang menyelipkan kepentingan, silakan diproses secara hukum. Kalau memang tidak ada, silakan buka dan buktikan kepada publik,” tegas Sukri.
Menurut IPMI Sidrap, persoalan kelangkaan BBM tidak boleh hanya dilihat dari sisi ketersediaan stok. Yang tidak kalah penting adalah memastikan BBM tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat sesuai kuota dan jalur distribusi yang telah ditetapkan.
Antrean kendaraan yang mengular dan waktu yang harus dihabiskan masyarakat untuk mendapatkan BBM dinilai menjadi indikator bahwa masih terdapat persoalan yang perlu segera dievaluasi.
Karena itu, IPMI Sidrap mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Sulsel, Pertamina, serta aparat penegak hukum untuk mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan tersebut.
Tiga hal menjadi tuntutan utama IPMI Sidrap, yakni memastikan transparansi distribusi BBM, memperketat pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi, serta mengusut secara menyeluruh penyebab kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah Sulsel.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pernyataan bahwa stok aman. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia, distribusinya transparan, dan dapat diakses secara adil tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean,” tegasnya.
IPMI Sidrap berharap persoalan tersebut segera mendapatkan penanganan serius dan terbuka sehingga masyarakat tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan ketika terjadi persoalan dalam rantai distribusi BBM di Sulawesi Selatan. (Ibe)
