Alibi yang dibangun Bawaslu Bone tentang aturan informasi yang dikecualikan termasuk salah satu poinnya adalah hasil tes calon Panwaslu kecamatan seharusnya sudah direvisi karena muatannya sudah sangat politis dan dapat dijadikan tameng oleh Pokja Bawaslu.
“Aturan itu dibuat oleh Bawaslu tahun 2019 tentang informasi yang dikecualikan salah satu poinnya adalah hasil tes panwaslu kecamatan. Seharusnya aturan ini sudah direvisi oleh Bawaslu RI karena tidak sesuai dengan semangat UU Keterbukaan Informasi Publik, karena rawan dimanfaatkan oleh oknum Komisioner Bawaslu untuk meloloskan orang-orang tertentu meski nilanya rendah karena dianggap sifatnya rahasia,” tuturnya.
Pasang Iklan Anda DisiniPasang Iklan Anda Disini
Menurutnya seharusnya hasil tes semua peserta dibuka secara transparan berdasarkan hasil blue print nilai yang ada di database aplikasi socrative yang digunakan saat test.
“Buka saja datanya, supaya ini adil dan transparan dan kita tidak saling mencurigai. Karena saya tidak meyakini hasil test yang diumumkan hari ini karena saya menduga syarat kejanggalan dan pengaturan,” katanya.
“Olehnya, saya akan bersurat ke DKPP, Bawaslu Provinsi Sulsel dan Bawaslu RI, agar pengumuman hasil tes yang telah diumumkan Bawaslu Kabupaten Bone agar dianulir dan dikakukan tes ulang dengan melibatkan kepolisian, kejakasan dan masyarakat sebagai pengawas independen,” tandasnya. (Mks)
