Prof. Rizal menyampaikan berdasarkan data SSGI dari Kementerian Kesehatan angka Stunting Indonesia turun dari angka 24,4 persen tahun 2021 menjadi 21,6 persen di tahun 2022.
“Meski demikian angka ini masih diatas batas toleransi yang ditetapkan oleh WHO sebesar 20 persen setiap negara,” ujar Prof. Rizal.
Pasang Iklan Anda DisiniPasang Iklan Anda Disini
Untuk mencegah Stunting, lanjut Prof Rizal pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan sangat penting, salah satunya dengan memanfaatkan pangan lokal untuk memenuh kebutuhan gizi ibu dan anak.
“Sangat tidak pantas jika Stunting terjadi di negara kita yang kaya dengan sumber daya alam, jadi ada yang salah dengan pola asuh di masyarakat kita, perlu dilakukan edukasi pada masyarakat bagaimana pola asuh yang benar, bagaimana memanfaatkan dan mengolah pangan lokal menjadi sumber gizi yang baik bagi ibu dan anak,” kata Prof Rizal.
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Hj. Andi Ritamariani, M.Pd mengatakan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan turunannya Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN Sulsel didukung dengan adanya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Strategi terpenting yang perlu dilakukan dalam mengawal penanganan Stunting ini adalah bagaimana memperkuat komitmen bersama, Alhamdulillah Sulsel merupakan salah satu provinsi tercepat dalam pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga desa kelurahan, kita semuanya sudah terbentuk 100 persen,” ujar Andi Rita.
Dalam upaya memperkuat konvergensi percepatan penurunan stunting, lanjut Andi Rita, BKKBN Sulsel telah melakukan penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan stunting bersama ketua TPPS se-Sulawesi Selatan.
“Selain itu kita juga telah melakukan rapat koordiansi teknis percepatan penurunan stunting dengan mengundang TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilanjutkan penguatan KIE percepatan penurunan stunting kepada 311 Camat se Sulawesi Selatan, Mitra TNI, Kepala KUA, organisasi wanita dan profesi, Penyuluh KB serta unsur media,” ujar Andi Rita.
Andi Rita menambahkan untuk melakukan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting, BKKBN Sulsel telah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 6.682 Tim atau sebanyak 20.046 orang terdiri dari Bidan, Kader PKK dan Kader KB.
“Selain itu kita juga telah membetuk Satgas Stunting di Provinsi dan 24 Kabupaten Kota serta pembentukan Tim Audit Kasus Stunting yang terdiri dari tim ahli yakni dokter anak, kandungan, gizi dan Psikolog, kemudian tim teknis OPD terkait bersma satgas,” ungkap Andi Rita. (dso/Ibe)
