TOPNEWS1.ONLINE, SIDRAP — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menerima kunjungan Tim Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Senin (20/3/2023).
Kunjungan tim dalam rangka verifikasi lapangan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sulsel. Adapun inovasi yang dinilai yakni Wirosableng (Wadah Edukasi Remaja Putri untuk Stop Hamil Usia Belia melalui Penyuluhan KasPro Cegah Stunting) yang sebelumnya telah mengikuti tahap penilaian presentasi dan wawancara (7/3) lalu di Makassar.
Rombongan tim Inovasi Pelayanan Publik Pemprov Sulsel dipimpin Analis Kebijakan, Imran Nur mewakili Kabiro Organisasi Sekda Sulsel. Tim diterima langsung Asisten Administrasi Umum, Nasruddin Waris mewakili Bupati Sidrap.
Nasaruddin Waris menyampaikan, hakikat dan tujuan inovasi daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah “Maka Inovasi ‘Wirosableng’ ini hadir sebagai tools dalam menyeleseikan masalah pembangunan daerah,” sebutnya.
Menurutnya, inovasi yang diprakarsai Bidan Nurhidayah ini juga sejalan dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang isu sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2024 yaitu menurunnya prevalensi stunting, yakni menurunnya angka kematian ibu dan menurunnya angka kematian bayi.
“Termasuk sasaran global untuk menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan” sebutnya.
Kemudian menjadi sasaran Nasional yaitu menurunnya persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun menjadi 8,74% sebagaimana tahun 2020 masih diangka 10,35% (Survey Sosial Ekonomi Nasional).
“Berangkat dari hal tersebut, maka inovasi ‘Wirosableng’ ini memberikan role model kepada kami pemerintah daerah untuk mereplikasi inovasi ini ke desa/kelurahan dengan prevalensi akar masalah yang ada” jelasnya.
Menurut, Nasruddin, inovasi tersebut sederhana dan telah mendapat support dari pemerintah desa, dan telah mendapatkan dukungan anggaran dari APBDesa melalui prioritas dana desa, tokoh masyarakat, perangkat daerah terkait.
