TOPNEWS1.ONLINE, PINRANG – Forum Pembangunan dan Pengawasan Kinerja Pemerintah (FP2KP) menuding Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pinrang tidak profesional dalam mengelola data pegawai, khususnya tenaga honorer.
Ketua FP2KP, Andi Agustan Tanri Tjoppo, mengungkapkan bahwa adanya ketidaksesuaian data tenaga honorer menjadi bukti buruknya pengelolaan data pegawai oleh BKPSDM.
Menurutnya, jumlah tenaga honorer di Kabupaten Pinrang tidak mengalami pengurangan yang signifikan meski sudah ada beberapa kali pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Jumlah tenaga honorer tak kunjung berkurang. BKPSDM mencatat sekitar 4.000 tenaga honorer, sementara data FP2KP menunjukkan hanya sekitar 3.000 yang aktif mengabdi di Kabupaten Pinrang,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kabupaten Pinrang, Kamis, 6 Februari 2025.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Pinrang, Abdul Rahman Usman, balik menyalahkan FP2KP. Ia menilai lembaga itu tidak memiliki kewenangan dalam pendataan tenaga honorer.
“Justru yang memberikan data itu yang tidak profesional, karena bukan tugasnya. Saya diangkat dan di-SK-kan oleh pemerintah, sehingga menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas,” tegas Abdul Rahman Usman.
Perselisihan data tenaga honorer ini pun menjadi sorotan di tengah wacana penyelesaian status honorer yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. (ibe)
