TOPNEWS1.ONLINE, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (DPP AKSI) memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui pertemuan strategis bersama Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas percepatan implementasi berbagai program prioritas nasional, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ketahanan pangan, sektor pendidikan, hingga pembangunan desa berkelanjutan.
Rombongan DPP AKSI dipimpin Sekretaris Jenderal AKSI, Eko Mulyadi, didampingi sejumlah pengurus pusat, termasuk Bendahara Umum DPP AKSI, Jufri, S.IP, yang juga menjabat Kepala Desa Ajubissue, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.
Suasana pertemuan berlangsung hangat dan produktif. Hasan Nasbi menegaskan bahwa kepala desa memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan seluruh kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara efektif hingga ke masyarakat.
“Kepala desa adalah garda terdepan yang diharapkan berperan aktif dalam menyukseskan berbagai program pemerintah,” ujar Hasan Nasbi.
Sekjen DPP AKSI, Eko Mulyadi, menyebut pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi untuk menyelaraskan langkah dengan arah pembangunan nasional sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa.
Sementara itu, Bendahara Umum DPP AKSI, Jufri, S.IP, menilai berbagai arahan dan masukan yang disampaikan Hasan Nasbi menjadi bekal penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa.
“Berbagai masukan dan saran yang kami terima menjadi inspirasi sekaligus pedoman dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pemerintah di desa,” kata Jufri.
Jufri menegaskan DPP AKSI siap memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program prioritas pemerintah.
Namun, menurutnya, evaluasi secara berkala tetap harus dilakukan agar setiap program semakin efektif, tepat sasaran, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
“Program-program pemerintah sejauh ini berjalan dengan baik. Namun evaluasi harus terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan agar implementasinya semakin optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa,” pungkasnya. (Ibe)
