TOPNEWS1.ONLINE, SIDRAP — Kepala BPJS Kesehatan Sidrap, Hariyati, menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas kritik dari Eks Anggota DPRD yang menyebut BPJS Kesehatan sebagai “Passapa’ Dui” atau pemborosan dana, serta anggapan bahwa program ini tidak efektif dan hanya membebani anggaran.
Hariyati menjelaskan, BPJS Kesehatan hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menyediakan akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau, dengan sistem pembagian beban biaya antara pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah telah menanggung sebagian besar biaya, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan dengan lebih terjangkau,” ungkap Hariyati.
Program JKN ini, lanjutnya, memiliki landasan hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang 1945 Pasal 28H ayat 3 yang mengatur hak setiap orang atas jaminan sosial, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tentang jaminan kesehatan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
BPJS Kesehatan telah membantu mengatasi masalah kesehatan, mulai dari layanan dasar hingga operasi besar, dengan biaya terjangkau yang bisa diakses seluruh masyarakat.
Bahkan, program ini sejalan dengan visi pasangan H. Syaharuddin Alrif dan Nurkana’ah untuk melanjutkan kebijakan pro-rakyat yang diterapkan sejak pemerintahan H. Rusdi Masse.
“Program BPJS Kesehatan juga berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Dengan adanya program ini, masyarakat yang kurang mampu tidak perlu lagi khawatir dengan biaya kesehatan,” tambah Hariyati.
Di tengah tantangan ekonomi yang semakin sulit, Hariyati berharap agar kritik terhadap BPJS Kesehatan dapat lebih mempertimbangkan manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat.
Menurutnya, program ini telah terbukti membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, khususnya di Sidrap. (*)

















