Kedua adalah Institusi penyelenggara pemilu, sebab kata dia institusi penyelenggara pemilu di Indonesia unik dan tidak ada negara satupun di dunia yang sama dengan di Indonesia, ada KPU ada Bawaslu ada DKPP, yang dalam pasal 22 ayat 5 itu diterjemahkan sebagai penyelenggara pemilu dalam satu kesatuan fungsi, KPU sebagai lembaga teknis, Bawaslu memastikan proses penyelenggaran hingga akhir berjalan baik, sementara DKPP bekerja untuk memastikan seluruh aparatur pemilu bekerja profesional.
“Ketiga adalah peserta yang menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemilu,” katanya.
Pasang Iklan Anda DisiniPasang Iklan Anda Disini
Selain itu tambahnya, Bawaslu selain melakukan kegiatan konsolidasi internal juga melakukan konsolidasi yang melibatkan peserta pemilu atau partai politik.
“Kita ajak peserta pemilu berpemilu dengan baik, karena salah satu sumber persoalan pemilu kita lahir dari peserta pemilu, yang sebenarnya peserta pemilu paham aturan tetapi kurang kesadaran, dan itu sebenarnya yang kita dorong,” tambahnya.
Tidak hanya peserta pemilu, ia juga mengingatkan kepada Panwaslu Kecamatan untuk mencerdaskan masyarakat.
“Makanya Bawaslu memiliki program pengawasan partisipatif dalam rangka membangun kesadaran bersama,” ucapnya.
Sementara itu, kegiatan konsolidasi tersebut berlangsung selama dua hari mulai Senin-Selasa (21-22) dengan menghadirkan pemateri di antaranya Misna M Attas Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang juga koordinator devisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dengan materi mengawal pemilu yang inklusif, mandiri dan berkepastian hukum. (dso/Ibe)
