TOPNEWS1.ONLINE, MAKASSAR – Polemik kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Kritik tajam pun datang dari Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Muh. Zulhamdi Suhafid, yang menilai kebijakan tersebut mencerminkan ketimpangan antara kondisi rakyat dan para wakilnya.
Menurut Zulhamdi, DPR semestinya memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas kinerja dan menjaga kepercayaan publik, bukan justru memperbesar fasilitas pribadi.
“Yang perlu ditingkatkan itu bukan tunjangannya, tapi kinerja dan kepercayaan rakyat. DPR adalah representasi suara rakyat, dan seharusnya fokus pada kerja nyata, bukan kepentingan fasilitas,” tegasnya.
Kenaikan tunjangan tersebut, lanjutnya, semakin memperlebar jurang ketidakadilan sosial. Saat rakyat masih kesulitan dengan harga kebutuhan pokok, sulitnya akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, DPR justru memilih menambah kenyamanan bagi dirinya sendiri.
Zulhamdi juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sudah berada pada titik rawan.
“Seharusnya DPR hadir sebagai teladan kesederhanaan dan keberpihakan pada rakyat, bukan justru menambah beban psikologis masyarakat dengan keputusan yang kontroversial,” ujarnya.
Ia mendorong DPR agar kembali pada fungsi utamanya: membela kepentingan rakyat.
Menurutnya, isu-isu strategis seperti pengendalian harga, pengurangan angka pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan, serta perlindungan sosial jauh lebih penting untuk diperjuangkan ketimbang fasilitas pribadi.
“Kalau DPR ingin dihormati, yang harus ditingkatkan adalah kerja-kerja nyata dan keberpihakan pada rakyat, bukan tunjangannya. Itu yang ditunggu masyarakat,” tutup Zulhamdi. (ibe)
