TOPNEWS1.ONLINE, MAKASSAR – Upaya pemberantasan korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kian diperkuat lewat kolaborasi strategis antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, dan BPKP Sulawesi Selatan.
Ketiganya bersinergi dalam sesi Fraud Awareness bertema “Fraud Control Strategic”, yang digelar di Hotel Hyatt Place Makassar, Kamis (17/7/2025), sebagai langkah nyata memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan BUMN energi tersebut.
Kepala Kejati Sulsel, Agus Salim, tampil sebagai pembicara utama bersama Kepala BPKP Sulsel, Rasono, dan Manager Fraud Prevention PT Pertamina (Persero), Ariani Wulandari.
Dalam pemaparannya, Agus menekankan pentingnya sinergi kelembagaan dalam membangun sistem pencegahan sejak dini, khususnya di sektor pengadaan dan tata kelola anggaran negara.
“Kegiatan ini bukan hanya ceremonial, tapi bukti konkret bahwa Kejaksaan, BPKP, dan BUMN bisa bekerja sama erat menjaga uang negara. Pencegahan akan jauh lebih efektif jika ada pendampingan hukum sejak awal oleh Jaksa Pengacara Negara,” ujar Agus.
Ia menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya hadir dalam penindakan, tetapi juga aktif dalam pengawalan keputusan ASN dan pegawai BUMN agar tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum.
Pendekatan ini menjadi bagian dari transformasi kejaksaan sebagai mitra strategis dalam tata kelola yang bersih.
Executive GM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fanda Chrismianto, menyambut baik sinergi lintas lembaga ini.
Menurutnya, budaya fraud awareness sudah menjadi DNA perusahaan dan terus diperkuat sebagai bagian dari operasional bisnis hingga level manajerial.
“Kami ingin agar seluruh lini di Pertamina punya kesadaran kolektif terhadap risiko fraud dan tahu cara menanggulanginya dengan dukungan hukum yang tepat,” ujar Fanda.
Pjs Chief Audit Executive PT Pertamina Patra Niaga, Hendra Sukmana, juga menegaskan komitmen perusahaan dalam membangun sistem pengawasan internal yang kuat.
Ia menyebut kegiatan seperti ini bukan sekadar forum edukasi, melainkan bagian dari penguatan ketahanan organisasi dan dukungan kepada pekerja yang berhadapan dengan kompleksitas hukum.
Acara ini ditutup dengan diskusi interaktif yang menyatukan perspektif hukum, audit, dan korporasi, memperkuat pemahaman peserta terhadap pentingnya strategi pengendalian fraud yang terintegrasi.
Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja BUMN yang bersih, transparan, dan akuntabel. (ibe)
















