TOPNEWS1.ONLINE, MAKASSAR — Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan barang penanganan darurat Covid-19 di Dinas Sosial Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 digelar di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (26/5/2025).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sulsel bersama Kejari Makassar membacakan dakwaan terhadap tujuh terdakwa yang diduga terlibat dalam praktik memperkaya diri hingga menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp5,2 miliar.
Tujuh terdakwa yang duduk di kursi pesakitan antara lain Mukhtar Tahir (mantan Kepala Dinsos Makassar), Salahuddin, M. Arief Rachman, Fajar Sidiq, Ikmul Alifuddin, Suryadi, dan Syamsul.
Mereka didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sembako senilai Rp36,58 miliar yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kota Makassar.
Ironisnya, meski DPRD Makassar telah menetapkan Bulog sebagai penyedia resmi dengan harga paket Rp150.000, Mukhtar Tahir malah menunjuk sembilan penyedia lain, delapan di antaranya tak memenuhi syarat sebagai penyedia dalam keadaan darurat.
Akibatnya, negara dirugikan karena harga penawaran jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang disepakati bersama Bulog.
JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana berat. Dalam sidang, para terdakwa tidak mengajukan bantahan atas dakwaan yang dibacakan. Persidangan akan dilanjutkan pada 11 Juni 2025 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi.
Kejaksaan menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini demi penegakan hukum dan keadilan atas penyalahgunaan dana publik di masa krisis. (ibe)
















