TOPNEWS1.ONLINE, MAKASSAR – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Agus Salim, menginisiasi pembentukan Tim Terpadu Percepatan Pensertifikasian Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah. Inisiatif ini dibahas dalam pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulsel, Ali Yafid, dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulsel, R. Agus Marhendra, di Ruang Rapat Kajati Sulsel, Kamis (6/3/2025).
Kajati Sulsel menegaskan bahwa tim ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf, khususnya yang digunakan untuk rumah ibadah.
“Tim Terpadu ini dibentuk agar tidak ada lagi polemik terkait status tanah rumah ibadah di kemudian hari. Kita ingin memastikan bahwa masjid dan rumah ibadah lainnya memiliki legalitas yang kuat,” ujar Agus Salim.
Pada tahap pertama, tim akan memprioritaskan sertifikasi tanah wakaf rumah ibadah di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Maros. Prosesnya akan didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Sulsel, yang akan memberikan pendampingan hukum.
Kakanwil Kemenag Sulsel, H. Ali Yafid, menyambut baik langkah ini. Menurutnya, legalisasi tanah wakaf masih menghadapi berbagai tantangan administratif yang dapat berisiko terhadap keberlanjutan aset.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi ini. Percepatan sertifikasi tanah wakaf sangat penting untuk memastikan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip yang berlaku,” ujar Ali Yafid.
Kakanwil ATR/BPN Sulsel, R. Agus Marhendra, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Ia berharap dalam waktu dekat sudah ada sertifikat yang diterbitkan, terutama dalam momentum bulan suci Ramadan.
“Kami bergerak cepat sesuai tugas masing-masing. Kemenag bertanggung jawab atas administrasi dan ikrar wakaf, Kejaksaan mendorong percepatan dan kepastian hukum, serta ATR/BPN menerbitkan sertifikatnya,” jelas Agus Marhendra.
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu mengatasi kendala birokrasi dan mempercepat proses legalisasi tanah wakaf, sehingga rumah ibadah di Sulawesi Selatan memiliki kepastian hukum yang kuat. (ibe)
















