TOPNEWS1.ONLINE, MAKASSAR — Senin (03/4/2023) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulwesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak menghadiri sosialisasi virtual Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pelaksanaan Indeks Zona Integritas Tahun 2023.
Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakaan bertempat di Aula lantai 8 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Turut hadir mendampingi Kajati dalam kegiatan sosialisasi tersebut Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Hermanto, SH..MH, Asisten Pengawasan, Asisten Pembinaan, Asisten Pidana Umum, Asisten Pidana Militer, Asisten Tindak Pidana Khusus, Kabag TU, dan seluruh Jaksa dan Tata Usaha pada bidang Pengawasan Kejati Sulsel.
Acara dibuka langsung oleh Wakil Jaksa Agung DR.Sunarta, SH.,MH. Dalam sambutannya DR.Sunarta, SH.,MH pada pembukaan acara Sosialisasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pelaksanaan Indeks Zona Integritas Tahun 2023, menyampaikan kepada para peserta bahwa kegiatan sosialisasi ini sebagai momentum yang tepat dalam membangun kesadaran dan pemahaman kita bersama guna meminimalisir setiap kendala atau hambatan sesuai Surat Edaran Mempan RB No. 04 Tahun 2023 Tentang pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 yaitu pemerintah tidak lagi menerapkan pembatasan (kouta) bagi instansi pemerintah dalam mengusulkan unit / satuan kerjanya Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memastikan ketersediaan data dan hasil SPAK (Survei Persepsi Anti Korupsi) dan SKP ( Survei Kwalitas Kelayanan ) serta melakukan survei zona Interitas secara mandiri.
Adapun keempat Point yang menjadi FOKUS Reformasi Birokrasi Tematik adalah:
1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Peningkatan Investasi
3. Percepatan Prioritas Aktual Presiden
4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.
Wakil Jaksa Agung DR.Sunarta, SH.,MH memerintahkan kepada seluruh peserta agar mengikuti acara ini dengan saksama dan segera tindak lanjut hasil sosialisasi ini “Sebagai bukti kontribusi terbaik untuk institusi Kejaksaan yang kita cintai.”
Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonsia harus dilaksanakan secara konsisten untuk memperkuat kelembagaan, sebagai pondasi untuk indikator kepercayaan, Perbaikan tata laksana organisasi yang transparan dan akuntabel, agar tingkat kepuasan public meningkat. (*)
Sumber : Kasi Penkum Kejati Sulsel SOETARMI S.H.,M.H.
