TOPNEWS1.ONLINE, PINRANG — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Patampanua Malimpung 01 menegaskan komitmennya menjaga kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul isu distribusi makanan tidak layak yang sempat viral di media sosial.
Kepala SPPG Patampanua Malimpung 01, M. Ali, membantah keras pemberitaan tersebut dan memastikan informasi yang beredar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Menurutnya, verifikasi langsung yang dilakukan pada 5 Mei 2026 ke sejumlah sekolah dan kader posyandu tidak menemukan adanya keluhan serius maupun persoalan terkait menu makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
“Tidak ditemukan masalah sebagaimana yang diberitakan. Seluruh distribusi makanan berjalan sesuai prosedur dan standar yang telah ditetapkan,” tegas M. Ali.
Ia menjelaskan, SPPG selama ini menerapkan sistem pengawasan ketat dalam operasional program MBG. Mulai dari penyusunan menu berbasis gizi seimbang, kontrol mutu makanan, hingga dokumentasi harian dilakukan secara rutin sebagai bahan evaluasi pelayanan.
Selain itu, pihaknya juga memastikan seluruh layanan telah memenuhi persyaratan resmi, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat penjamah pangan, serta sertifikasi halal.
Terkait foto makanan yang beredar di media sosial, SPPG menilai terdapat perbedaan antara visual yang dipublikasikan dengan menu yang sebenarnya didistribusikan kepada siswa dan penerima manfaat lainnya.
“Dokumentasi yang beredar tidak mencerminkan standar penyajian maupun kualitas makanan yang kami distribusikan di lapangan,” jelasnya.
Sebelumnya, program MBG di wilayah Malimpung sempat menjadi sorotan setelah muncul keluhan mengenai porsi lauk dan kesegaran buah yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.
Namun demikian, pihak SPPG memastikan seluruh makanan yang dibagikan telah melalui proses quality control dan disusun berdasarkan standar kebutuhan gizi yang berlaku.
SPPG Patampanua Malimpung 01 juga menyatakan terbuka terhadap klarifikasi maupun verifikasi dari berbagai pihak demi menjaga transparansi program.
Mereka sekaligus mengimbau masyarakat agar menyampaikan informasi secara akurat dan berimbang untuk menghindari kesalahpahaman di tengah publik. (*)
