Ia mengatakan, jika ketiga Instansi ini mampu menjaga wibawanya sebagai pihak yang netral, dan ditambah KPU-Bawaslu disemua tingkatan taat terhadap aturan main pelaksanaan Pemilu, maka Pemilu demokratis akan terwujud.
Prof Muhammad menyampaikan ada 5 tren pelanggaran netralitas yang harus dihindari yaitu kampanye atau sosialisasi di media sosial, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon/bakal calon.
Kemudian pelanggaran lain seperti melakukan poto bersama bakal calon/ pasangan calon dengan mengikuti simbol/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan.
“Ini juga bahaya kalau menghadiri deklarasi bakal calon/calon peserta pilkada. Serta melakukan pendekatan ke partai politik terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai calon peserta pemilu atau pilkada. Jadi ini semua harus dihindari untuk tetap menjaga netralitas kita,” tandasnya.
Ketua Bawaslu Sidrap, Asmawati Salam menambahkan, bahwa jika netralitas TNI-Polri, dan ASN yang sangat diharapkan ditengah masyarakat dipegang teguh, serta penyelenggara taat aturan.
“Saya yakin Pemilu serentak yang dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang akan berjalan sukses dan demokratis,” tegas Ketua Bawaslu Sidrap. (dso/Ibe)
