TOPNEWS1.ONLINE, MALANG — Dalam rangka mendukung target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap tahun 2025 sebesar Rp 1,2 triliun, Polri melalui Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) terus menunjukkan komitmennya.
Salah satu buktinya adalah kolaborasi intensif antara Satgassus OPN Polri, Polres Malang, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam kegiatan bersama di Pelabuhan Dadap, Sendang Biru, Kabupaten Malang, pada 2–4 Juli 2025.
Anggota Satgassus OPN Polri, Yudi Purnomo Harahap, mengungkapkan bahwa kegiatan ini tidak hanya fokus pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga menyerap aspirasi nelayan demi menciptakan ekosistem pelabuhan yang bersih dan adil.
Dalam kunjungan tersebut, tim juga berdialog langsung dengan Bupati Malang dan berbagai pemangku kepentingan setempat.
Beberapa poin penting hasil pertemuan antara tim dan kelompok nelayan meliputi pembersihan pelabuhan dari pungutan liar, kemudahan layanan perizinan penangkapan ikan, optimalisasi fungsi tempat pelelangan ikan (TPI) secara transparan, kepastian pembayaran hasil lelang, penyuluhan aktif dari petugas perikanan, distribusi BBM subsidi yang sesuai aturan, serta peluang pembiayaan modal untuk nelayan.
Hotman Tambunan, Ketua Tim PNBP Perikanan, menegaskan bahwa perbaikan tata kelola dan regulasi sangat krusial, terutama terkait belum diberlakukannya pungutan PNBP bagi kapal 5–30 GT yang beroperasi di bawah 12 mil laut. Padahal, kapal-kapal inilah yang menyumbang sekitar 80% dari total produksi perikanan nasional.
Ia menilai revisi terhadap PP Nomor 85 Tahun 2021 harus segera dilakukan agar pungutan ini dapat diberlakukan dengan adil dan transparan.
Tak hanya itu, Hotman juga menyoroti pentingnya integrasi sistem data antara KKP dan BPH Migas guna memastikan hanya kapal berizin yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.
Saat ini, sistem kedua lembaga tersebut masih berjalan sendiri-sendiri sehingga membuka celah penyalahgunaan.
Selama kegiatan berlangsung, KKP bersama Ditjen Hubla Kemenhub turut membuka gerai layanan perizinan kapal selama lima hari guna mempermudah akses nelayan.
Di sisi lain, Polres Malang menggandeng Pertamina melakukan inspeksi terhadap SPBU penyalur solar subsidi untuk mencegah penyimpangan.
Langkah-langkah sinergis ini diharapkan dapat mempercepat pengurusan izin kapal oleh para pemilik kapal perikanan, meningkatkan kepatuhan nelayan, serta mendorong tercapainya target PNBP tahun ini. (ibe)
