TOPNEWS1.ONLINE, MOROWALI – Pemerintah Daerah kabupaten Morowali dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk pembuatan peta zona nilai tanah di Kabupaten Morowali Selasa 4 Juni 2024 di rumah Jabatan Bupati Morowali.
Kegiatan pembuatan Peta zona Nilai Tanah ini dibiayai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemda Morowali.
Penandatanganan MoU ini berlangsung di Kantor Bupati Morowali dan dihadiri oleh PJ Bupati Ir A Rachmansyah Ismail, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Morowali, H Muhammad Naim, serta disaksikan wakil ketua pengadilan negeri Poso dan BPN Morowali.
Kepala BPN Morowali H.Muhammad Naim mengatakan bahwa pembuatan peta zona nilai tanah ini merupakan langkah penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam bidang pertanahan dan perencanaan tata ruang. Dengan adanya peta zona nilai tanah dengan skala 1: 5.000 maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari BPTB.
“Peta zona nilai tanah akan menjadi dasar bagi penentuan nilai jual objek pajak (NJOP) yang lebih akurat dan transparan, serta membantu dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih terarah,” ucap Naim.
H.Muhammad Naim juga Mengatakan bahwa kerja sama ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPN dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih baik.
“Dengan dukungan penuh dari Pemda Morowali melalui pembiayaan APBD, kami optimis kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ucap Naim,”.
Proses pembuatan peta zona nilai tanah ini akan melibatkan berbagai tahap, mulai dari pengumpulan data, analisis lapangan, hingga penyusunan dan publikasi peta. Diharapkan, peta ini dapat selesai dalam waktu dekat dan segera dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
Dengan adanya peta zona nilai tanah, diharapkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Morowali dapat lebih optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Penandatanganan MoU ini menandai komitmen Pemda Morowali dan BPN untuk terus berkolaborasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan.
Pada kesempatan yang sama juga diserahkan Sertipikat hak pakai untuk kantor pengadilan negeri yang tanahnya merupakan hibah dari pemerintah kabupaten Morowali , diharapkan dengan adanya Sertipikat tersebut maka kantor pengadilan negeri yg saat ini masih di Poso juga dapat di bangun di kabupaten Morowali. (Dso/ibe)
