TOPNEWS1.ONLINE, SIDRAP — Proyek pembangunan sebuah gudang milik pengusaha berinisial HT di Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) kini menjadi sorotan tajam masyarakat.
Pasalnya, pembangunan yang berdiri di pinggir Jalan Poros Pare–Sidrap itu diketahui belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari pemerintah daerah.
Langkah HT mendirikan bangunan tanpa PBG dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius, baik dari sisi administrasi maupun hukum pidana.
Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta ditegaskan kembali dalam UU Cipta Kerja.
Pelanggaran ini bisa dikenai sanksi administratif hingga pidana.
Saharuddin, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas PTSP Sidrap, membenarkan bahwa hingga saat ini pembangunan tersebut belum memiliki izin resmi.
“Iya benar, sampai saat ini bangunan milik saudara HT yang berlokasi di Mattirotasi belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung dari kami,” ujar Saharuddin, Jumat (13/6).
Pihaknya berjanji akan segera mengambil langkah tegas.
“Senin mendatang kami akan layangkan surat teguran untuk menghentikan aktivitas mendirikan bangunan sebelum mengantongi izin resmi,” tegasnya.
Ironisnya, meskipun belum ada izin, aktivitas pembangunan tetap berlangsung seolah tanpa hambatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, kuat dugaan terdapat praktik “main mata” antara pemilik gudang dengan oknum tertentu, yang menyebabkan pembangunan terus berlanjut tanpa penindakan.
Masyarakat pun mendesak pemerintah daerah melalui Satpol PP untuk segera melakukan penertiban guna menegakkan aturan yang berlaku.
Selain menjaga wibawa hukum, langkah tegas juga penting untuk mencegah kesenjangan perlakuan hukum terhadap pelaku usaha lain yang taat aturan.
Pelanggaran ini menjadi cermin penting bahwa pengawasan dan penegakan regulasi harus dijalankan secara tegas, adil, dan tidak pandang bulu. (ibe)
















