TOPNEWS1.ONLINE, SIDRAP – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Naharuddin Sadeke, ST, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah kolaboratif Bulog Makassar dan Bulog Sidrap dalam meningkatkan penyerapan gabah petani di tengah masa panen.
Politikus Partai Demokrat itu menyebut sinergi antara dua lembaga ini sebagai langkah konkret yang mampu menjaga kestabilan harga gabah sekaligus memperkuat kesejahteraan petani lokal.
“Saya memberikan apresiasi kepada Bulog Makassar dan Bulog Sidrap yang telah bekerja sama secara aktif dalam rangka penyerapan gabah di wilayah kita. Ini merupakan langkah nyata yang perlu didukung bersama,” ujarnya, Senin (21/4/2025) pagi.
Menurut Naharuddin, kebijakan tersebut selaras dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung program unggulan Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif dan Wakil Bupati Nur Kanaah dalam pemberdayaan petani dan optimalisasi hasil pertanian lokal.
Ia menegaskan bahwa DPRD Sidrap siap mengawal dan mendorong kebijakan yang berpihak pada petani, termasuk memastikan hasil panen dapat terserap maksimal oleh Bulog agar distribusi dan stok pangan tetap terjaga.
“Kolaborasi ini harus terus ditingkatkan agar hasil pertanian masyarakat benar-benar terserap secara optimal oleh Bulog,” imbuhnya.
Naharuddin juga mengungkapkan bahwa pada Kamis (17/4/2025), Pemimpin Perum Bulog Makassar, Karmila Hasmin Marunta, sempat berkunjung ke pabrik penggilingan padi milik keluarganya di Kecamatan Baranti, Sidrap, sebagai bagian dari rangkaian pemantauan lapangan.
Dikutip dari Makassar Tribunnews.com pada Rabu (16/4), Karmila menyatakan stok beras saat ini cukup untuk 14 bulan ke depan. Realisasi penyerapan beras Bulog Makassar bahkan telah mencapai 41.118 ton atau 145% dari target awal sebesar 28.350 ton.
“Panen raya masih berlangsung, penyerapan diprediksi terus bertambah hingga akhir April 2025,” ungkap Karmila.
Ia menambahkan bahwa program swasembada pangan nasional menargetkan penyerapan hingga 3 juta ton hingga 30 April 2025.
Meski Sulsel dinilai tak perlu impor, keputusan soal impor tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. (ibe)
















