TOPNEWS1.ONLINE, JAKARTA — Komisi I DPR RI menyoroti kondisi memprihatinkan yang tengah melanda dunia jurnalistik di Indonesia. Banyak wartawan yang dirumahkan hingga kehilangan pekerjaan akibat tekanan efisiensi anggaran dan derasnya arus informasi digital.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Dewan Pers, KPI, dan KIP di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin (7/7/2025), legislator dari Fraksi PKB Syamsu Rizal MI alias Deng Ical menyuarakan keprihatinan mendalam.
“Saya merasa sedih, banyak sekali sekarang wartawan yang dirumahkan, banyak yang dipecat. Ini bukan hanya soal pekerjaan, ini soal masa depan pers kita,” ujar Deng Ical, mantan Wakil Wali Kota Makassar yang dikenal vokal memperjuangkan revisi kebijakan media.
Deng Ical menyebut bahwa platform digital dan media sosial kini mendominasi arus informasi tanpa regulasi yang seimbang, sehingga membuat banyak media konvensional seperti radio dan televisi kesulitan bertahan.
Ia mendorong percepatan revisi terhadap regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Pers, Penyiaran, dan kebijakan komunikasi digital lainnya.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah bersama akademisi dan lembaga terkait membangun platform digital nasional yang benar-benar mewakili kepentingan Indonesia, sekaligus memperkuat perlindungan data dan eksistensi jurnalisme yang berkualitas.
Senada dengan itu, anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menekankan pentingnya memperjuangkan kesejahteraan wartawan sebagaimana perhatian DPR selama ini terhadap prajurit TNI.
“Pers adalah pilar keempat demokrasi. Kalau ada masalah dalam dunia pers, menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya. Wartawan bukan sekadar pencatat peristiwa, mereka adalah penjaga demokrasi,” tegas TB Hasanuddin.
Ia juga mengkritik dominasi korporasi dalam industri media yang berpotensi menekan kesejahteraan para jurnalis di lapangan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama mencari solusi konkret demi masa depan insan pers di Indonesia.
Seruan dari Komisi I ini diharapkan menjadi titik awal reformasi regulasi media yang lebih berpihak pada pekerja, sekaligus memastikan pers Indonesia tetap kuat dan independen di tengah era digital yang terus berubah. (ibe)
