TOPNEWS1.ONLINE, Makassar – Pernyataan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, yang melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memicu perdebatan luas di ruang publik.
Kritik tersebut menjadi viral dan menuai beragam tanggapan. Sebagian kalangan menilai pernyataan itu sebagai bentuk keberanian mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. Namun, tidak sedikit pula yang menganggap kritik tersebut spekulatif, liar, dan kurang didukung oleh data serta fakta empiris.
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) ITB Nobel Indonesia, Wahyudin, menjadi salah satu pihak yang menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai kritik yang disampaikan Ketua BEM UGM cenderung bersifat personal dan tendensius terhadap pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto.
“Kami menilai kritik Ketua BEM UGM, mulai dari program MBG, Kopdes/Kel Merah-Putih, pembentukan kabinet, hingga pelaporan kepada UNICEF, serta mengaitkan meninggalnya seorang anak SD di NTT dengan Presiden, bukanlah kritik yang mencerminkan diskursus ilmiah mahasiswa. Pernyataan tersebut lebih menyerupai umpatan personal yang tendensius terhadap pemerintah, khususnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto,” ujar Wahyudin di Makassar, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, mahasiswa seharusnya mengedepankan kajian yang proporsional, sistematis, dan substantif dalam membahas isu-isu publik. Ia menegaskan bahwa daya kritis mahasiswa perlu diarahkan untuk menemukan akar persoalan sekaligus menawarkan solusi yang konstruktif.
“Mahasiswa memiliki daya nalar kritis yang tajam untuk mengupas berbagai persoalan bangsa secara proporsional dan sistematis, bukan secara sporadis yang justru berpotensi menjadi agitasi dan propaganda politik yang dapat memicu disintegrasi,” tuturnya.
Wahyudin juga menegaskan bahwa dirinya tidak berada dalam posisi membela pemerintah. Ia mengakui bahwa berbagai kebijakan dan program pemerintah tentu masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun, ia menyayangkan apabila kritik yang disampaikan tokoh mahasiswa dari kampus ternama terkesan provokatif dan berpotensi merusak harmonisasi serta persatuan bangsa.
“Saya tidak dalam posisi membela pemerintah. Namun saya merasa miris jika ada tokoh mahasiswa yang terkesan menjadi provokator atau alat propaganda politik tertentu. Apalagi sampai melayangkan surat kepada UNICEF, lembaga internasional yang bukan dalam posisi mengadili pemerintah negara berdaulat, dengan penyampaian yang dinilai tidak berdasar dan kurang beretika. Hal itu justru dapat mempermalukan wajah mahasiswa Indonesia di mata internasional,” pungkasnya.
