Kadis PMD Tekankan Penyusunan RKPDes Harus Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat

  • Whatsapp
Kadis PMD Tekankan, Penyusunan RKPDes Harus Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat

TOPNEWS1.ONLINE, ENREKANG — Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Enrekang menggelar sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Berbasis Suistainable Development Goals (SDGs) Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Enrekang, Rabu (28/7/2021).

Bacaan Lainnya

Sosialisasi dihadiri oleh Kepala DPMD Enrekang, Zubedah Bando, Perwakilan Bappeda, Aries Yasin, Korprov TPPI Sulsel, Camat, Tenaga Ahli dan Pendamping Desa.

Zubedah Bando dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini tersebut merupakan agenda penting karena akan menjadi acuan perencanaan dalam pembangunan di desa.

Untuk itu, dia berharap para camat dan pendamping desa harus ambil peran dalam perencanaan penyusunan pembangunan di desa.

Karena sulit berhasil kalau camat tidak difungsikan dengan baik. Kami akan lihat seperti apa kerja-kerja pendamping dan camat dalam memfasilitasi desa,” kata Zubedah Bando.

Lanjut Zubedah mengingatkan, agar penyusunan RKPDes betul-betul memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Jangan menganggarkan kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat di desa.

Jangan seenaknya gunakan dana desa. Kita mau tahun 2022 dana desa harus jelas peruntukkannya untuk pembangunan desa. Camat tekan ke desa agar bisa jalankan mekanisme dengan baik,” ujar Zubedah.

Menurut Zubedah, anggaran desa harus mampu memberikan kesejahteraan di desa, mengentaskan kemiskinan di desa dan menguatkan BUMDes.

Selain itu, perencanaan pembangunan di desa juga harus sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten.

Sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tumpang tindih antara kebijakan desa dan kebijakan kabupaten.

Ia menekankan, agar penyusunan RKPDes 2022 di desa harus rampung pada akhir September mendatang.

Sementara terkait BLT DD, Zubedah mengatakan Pemerintah desa harus profesional terjemahkan masyarakat miskin sehingga sesuai aturan dan bermanfaat.

Para desa juga diminta agar melakukan percepatan penyaluran BLT DD ke penerima sesuai arahan dari pusat.

“Kami sudah koordinasikan ke BKAD agar memfasilitasi bagi dana desa dalam hal pencairan khususnya BLT DD ini, karena ini mendesak bagi masyarakat di tengah PPKM,” tutupnya.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara tingkat Kabupaten hasil pendataan SDGS dan IDM 2021 tingkat desa di Kabupaten Enrekang.
(Andi Erna)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel diatas?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *