TOPNEWS1.ONLINE, SIDRAP – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidrap pada 27 November 2024, Tim Hukum pasangan calon nomor urut 1, H Syaharuddin Alrif dan Nurkanaah (SAR KANAAH), melakukan langkah proaktif untuk memastikan terciptanya proses demokrasi yang bersih dan berintegritas.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendirikan Posko Aduan Intimidasi di tingkat desa dan kelurahan serta membentuk Satgas Anti Politik Uang.
Kuasa Hukum Paslon SAR KANAAH, Muchlis Mustafa, SH, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mengawasi jalannya Pilkada.
Ia menekankan pentingnya melawan berbagai bentuk intimidasi yang dapat memengaruhi kebebasan memilih, termasuk yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN), aparat penegak hukum, atau pihak-pihak tertentu.
“Ini adalah langkah nyata kami untuk menciptakan Pilkada Sidrap yang damai dan jauh dari praktik-praktik kotor. Kami ingin memastikan bahwa hak setiap warga negara untuk memilih terlindungi dari segala bentuk ancaman atau tekanan,” ujar Muchlis saat diwawancarai bersama Andi Hindi Tongkeng, Minggu (24/11).
Muchlis juga menegaskan bahwa keberadaan Satgas Anti Politik Uang diharapkan mampu meminimalisasi praktik-praktik yang mencederai demokrasi. Ia mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memilih secara bebas tanpa intimidasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Peraturan yang berlaku menjamin pemilih dapat mendaftar hingga pukul 13.00 WITA dan menyelesaikan hak pilih mereka dengan aman.
Selain itu, Muchlis berharap Posko Aduan Intimidasi yang didirikan dapat menjadi saluran bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai dugaan kecurangan, termasuk yang melibatkan ASN, aparat hukum, hingga penyelenggara pemilu.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan jika menemukan tindakan mencurigakan di lapangan.
Langkah-langkah yang dilakukan Tim Hukum SAR KANAAH ini merupakan bagian dari komitmen untuk menciptakan Pilkada yang bersih, jujur, dan bermartabat.
Dengan kerja sama masyarakat dan dukungan penuh dari tim, mereka optimistis Pilkada Sidrap akan berlangsung damai dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. (*)
