TOPNEWS1.ONLINE, JAKARTA — Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) menyampaikan pernyataan sikap keras terhadap dugaan pemborosan anggaran dan buruknya tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Rabu (6/5), menyoroti pelaksanaan program strategis pemerintah yang dinilai jauh dari harapan.
Di satu sisi, DPN PERMAHI mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dinilai memiliki potensi besar sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan gizi dan meningkatkan kualitas pendidikan generasi bangsa.
Namun, dalam implementasinya, Kabid Reformasi Hukum dan Legislasi DPN PERMAHI menilai banyak kejanggalan yang terjadi secara internal di tubuh BGN. Kepemimpinan Kepala BGN, Dadan Hindayana, disebut tidak sejalan dengan instruksi efisiensi anggaran yang ditekankan oleh Presiden.
PERMAHI mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengadaan tablet Samsung Galaxy Tab Active5 dengan nilai mencapai Rp508,4 miliar. Harga per unit yang mencapai Rp17,9 juta dinilai jauh melampaui harga pasar global yang berkisar Rp8 jutaan.
Selain itu, pengadaan lebih dari 21 ribu unit motor listrik dengan harga Rp42 juta per unit atau total sekitar Rp915,6 miliar juga dipertanyakan. Proyek ini dinilai tidak memiliki analisis kebutuhan yang jelas dan bahkan telah mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga bermasalah sejak tahap perencanaan.
Tak berhenti di situ, proyek pembangunan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) senilai Rp1,2 triliun melalui mekanisme penunjukan langsung kepada Perum Peruri juga dinilai tidak memenuhi syarat kedaruratan sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
DPN PERMAHI menilai BGN gagal memberikan justifikasi atas berbagai kebijakan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara dan memperburuk kepercayaan publik. Situasi ini diperparah dengan berbagai keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.
Program yang seharusnya menjadi unggulan pemerintah justru dinilai berjalan tidak optimal. Distribusi makanan disebut tidak merata, pelaksanaan kurang terkoordinasi, hingga kualitas makanan yang kerap dipersoalkan.
“Program Presiden sebenarnya sangat baik, namun pelaksanaannya di lapangan masih carut-marut,” ungkap perwakilan DPN PERMAHI.
Melihat kondisi tersebut, DPN PERMAHI menilai kepemimpinan Dadan Hindayana tidak menunjukkan arah yang jelas dan gagal menjalankan mandat Presiden. Mereka pun secara tegas mendesak agar Kepala BGN segera dicopot demi menyelamatkan program strategis nasional dan memastikan tata kelola anggaran berjalan transparan serta akuntabel. (ibe)
