TOPNEWS1.ONLINE, SIDRAP — Setiap tanggal 1 Mei, kita memperingati Hari Buruh Internasional—hari di mana suara pekerja seharusnya menggema di seluruh penjuru negeri.
Namun di balik seruan tuntutan dan berbagai aksi solidaritas, ada satu kelompok yang kerap terpinggirkan dari sorotan: buruh perempuan. Padahal, mereka hadir dan bekerja di mana-mana di sawah, pabrik, pasar, bahkan di rumah sendiri.
Mereka adalah tulang punggung keluarga dan ekonomi masyarakat, namun suara dan perjuangan mereka kerap luput dari perhatian.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 56,42%. Meski menunjukkan peningkatan, angka ini masih jauh tertinggal dari TPAK laki-laki yang mencapai 84,66%.
Artinya, masih banyak perempuan yang memiliki keinginan dan kapasitas untuk bekerja, namun terhambat oleh norma budaya, tanggung jawab domestik, dan sistem ketenagakerjaan yang belum ramah terhadap perempuan. Ketimpangan juga terlihat dalam hal upah.
Rata-rata buruh perempuan hanya menerima Rp2,77 juta per bulan, sedangkan buruh laki-laki menerima Rp3,54 juta. Ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang harus diakui dan segera diperbaiki.
Lebih dari itu, sebagian besar buruh perempuan berada di sektor informal sektor yang penuh ketidakpastian, minim perlindungan hukum, dan tanpa jaminan sosial. Mereka bekerja sebagai pedagang kaki lima, buruh tani, asisten rumah tangga, hingga penjaja makanan keliling.
Di sektor ini, mereka rentan terhadap eksploitasi, tidak memiliki kontrak kerja, dan sering kali tidak dijamin oleh program kesejahteraan negara. Namun justru dari sektor ini, banyak keluarga di Indonesia yang bertahan hidup.
Yang lebih berat lagi, buruh perempuan tidak hanya bekerja di luar rumah. Mereka juga mengemban tanggung jawab sebagai ibu, istri, dan pengelola rumah tangga.
Pulang dari bekerja, mereka tetap harus memasak, mencuci, merawat anak dan orang tua, tanpa ada jeda atau pengakuan bahwa itu juga adalah kerja. Inilah beban ganda yang masih belum banyak mendapat perhatian dalam wacana ketenagakerjaan nasional.
Sayangnya, fasilitas penunjang seperti penitipan anak, cuti melahirkan, dan fleksibilitas jam kerja masih jauh dari ideal, khususnya di daerah.
Padahal, kontribusi ekonomi buruh perempuan sangat besar. Pada tahun 2024, tercatat bahwa pendapatan perempuan menyumbang 37,31% terhadap penghasilan keluarga angka tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Ini adalah bukti nyata bahwa buruh perempuan bukan pelengkap, melainkan penopang utama ekonomi rumah tangga dan komunitas.
Namun, apakah negara sudah memberi mereka penghargaan yang layak? Apakah kebijakan-kebijakan yang ada sudah berpihak pada kenyataan hidup mereka?
Peringatan Hari Buruh seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk menyuarakan keadilan bagi buruh perempuan.
Tuntutan akan upah yang adil, perlindungan pekerja sektor informal, fasilitas penitipan anak, dan pengakuan atas kerja domestik yang tidak dibayar harus menjadi agenda bersama. Ini bukan soal memberi kasihan, tetapi tentang memberikan hak.
Buruh perempuan bukan hanya korban dari sistem yang timpang, tetapi mereka juga adalah pejuang yang tahan banting.
Mereka kuat, mandiri, dan pantang menyerah. Namun mereka juga membutuhkan dukungan, kebijakan yang berpihak, dan pengakuan yang setara.
Hari Buruh ini adalah momentum penting untuk kita semua, terutama negara, untuk berpihak kepada mereka. Bukan sekadar dengan retorika, tapi dengan tindakan nyata menuju keadilan. (ibe)
