TOPNEWS1.ONLINE, SURABAYA – Bupati Tolikara, Willem Wandik, menegaskan perlunya model khusus dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua Pegunungan agar mampu menjawab tantangan geografis, sosial, budaya, dan logistik yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
Gagasan tersebut disampaikan saat menjadi pembicara pada Temu Ilmiah Nasional II Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) 2026 di Surabaya, Jumat (3/7/2026).
Di hadapan para ahli gizi, akademisi, tenaga kesehatan, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan, Willem menyampaikan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari tersedianya makanan bagi peserta didik.
Menurutnya, program tersebut harus mampu menghadirkan pangan yang aman, bergizi, sesuai budaya masyarakat, mudah diterima anak-anak, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan pangan khas daerah.
“Bagi kami di Tolikara, isu gizi bukan sekadar kajian akademik, tetapi merupakan kenyataan yang setiap hari dihadapi masyarakat di kampung, sekolah, Posyandu, asrama, pasar lokal, hingga dapur keluarga,” ujarnya.
Willem menjelaskan, kondisi Kabupaten Tolikara yang berada di wilayah pegunungan dengan akses transportasi terbatas, biaya logistik tinggi, serta tantangan infrastruktur seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan fasilitas penyimpanan pangan menuntut pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan MBG.
Karena itu, ia mengusulkan konsep Model MBG Pegunungan Papua sebagai bentuk afirmasi bagi daerah dengan tantangan geografis ekstrem. Model tersebut mencakup layanan berbasis klaster distrik dan kampung, optimalisasi pangan lokal seperti ubi jalar, keladi, sayuran, kacang-kacangan, telur, ikan air tawar, dan ayam, penguatan keamanan pangan serta sanitasi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembentukan tenaga gizi bergerak, validasi data penerima manfaat berbasis pemerintah daerah, penyusunan referensi harga lokal, hingga sistem pengawasan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Willem, model tersebut bukan untuk menurunkan standar pelayanan, melainkan memastikan masyarakat di wilayah pegunungan memperoleh kualitas layanan gizi yang setara melalui mekanisme yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan pemerintah daerah sebagai mitra strategis Badan Gizi Nasional (BGN) dalam implementasi MBG.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam validasi data penerima manfaat, penguatan pangan lokal, edukasi gizi, pengawasan sanitasi, keamanan pangan, hingga penanganan cepat apabila muncul persoalan di lapangan.
“Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton. Kami harus menjadi mitra aktif agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk kesiapan, Pemerintah Kabupaten Tolikara menyatakan siap membentuk Tim Koordinasi Daerah MBG yang melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah distrik, Puskesmas, sekolah, Posyandu, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
Selain itu, Pemkab juga akan memetakan penerima manfaat, menyusun basis data potensi pangan lokal, menyiapkan referensi harga, memperkuat pengawasan sanitasi dan keamanan pangan, serta membangun sistem pengaduan masyarakat dan evaluasi berkala.
Menutup paparannya, Willem Wandik berharap rekomendasi Temu Ilmiah Nasional II PERSAGI mampu melahirkan kebijakan nasional yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah khusus seperti Papua Pegunungan.
“Generasi Emas Indonesia 2045 tidak boleh hanya lahir di kota-kota besar. Generasi Emas Indonesia juga harus lahir dari Karubaga, Kanggime, Bokondini, Dow, Wari, Egiyam, dari kampung-kampung Tolikara, dan dari seluruh Tanah Papua,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
“Dari Surabaya kami membawa suara Tolikara. Dari Tolikara kami membawa harapan anak-anak Tanah Papua. Bersama Indonesia, kita bangun generasi sehat dari lembah, gunung, dan seluruh pelosok negeri,” tutupnya. (ibe)
