Bupati Enrekang Polisikan WP, Selain Diduga Sebar Hoaks, Juga Kerap Meminta “Sesuatu” 

  • Whatsapp
Bupati Enrekang, Muslimin Bando (MB)

TOPNEWS1.ONLINE, ENREKANG — Kasus yang menimpah oknum WP (30) yang di polisikan oleh Bupati Enrekang, Muslimin Bando (MB) terungkap.

Terntaya oknum WP selama ini diduga telah berkali-kali menyebarkan informasi hoaks tentang Bupati Enrekang, Muslimin Bando.

Bacaan Lainnya

Orang nomor satu dijajaran pemerintahan Enrekang itu mengaku selama ini dirinya telah bersabar atas kelakuan oknum WP yang menyampaikan informasi tidak benar.

Namun saat WP kembali menyebar hoaks tentang dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), MB akhirnya bertindak. Dalam artikel yang dibuat WP, bupati dituding secara sepihak menggunakan PEN untuk membayar honorer.

“Kenapa saya harus melapor ke polisi, sebab PEN ini menyangkut kesejahteraan masyarakat saya secara langsung. Dana Rp441,5 miliar itu manfaatnya banyak,” kata Muslimin Bando, Sabtu, 13 Februari 2021.

Dikatakannya, dana itu diperuntukkan untuk berbagai program dan kegiatan pemulihan ekonomi, pembangunan jembatan, jalan, dan infrastruktur lainnya.

“Bayangkan jika PEN dibatalkan gegara hoaks itu? Masyarakat kita yang dirugikan,” bebernya.

MB menegaskan, PEN tidak dapat digunakan untuk keperluan lain selain yang telah diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 179/2020.

MB juga mengungkapkan fakta mengejutkan. WP ternyata kerap meminta ‘sesuatu’ lewat ajudan maupun orang disekitar bupati. Imbalannya, WP bersedia menghentikan hoaks yang ia sebar.

“Tapi saya tidak pernah kasih. Kita punya capture chat-nya. Minta ini itu. Tidak perlu saya ungkap apa saja yang dia minta, sebab kami masih jaga kehormatan keluarganya,” ujar bupati.

MB memastikan, dia melaporkan WP bukan dalam kapasitas jurnalis. Namun sebagai orang yang berstatement dan menyebarkan hoaks.

“Kami sudah 7 tahun menjabat sebagai bupati. Selama itu pula hubungan baik dengan insan pers terjaga dengan baik. Tidak pernah sekalipun kami berkasus dengan jurnalis. Sebab teman-teman jurnalis adalah mitra kritis yang merupakan bagian dari dinamika pemerintahan,” kata MB.

Sejumlah wartawan dari berbagai media yang bertugas di Kabupaten Enrekang, mengungkapkan, memang sejak awal sudah mengetahui bahwa WP diduga wartawan abal-abal.  Selain tidak dibekali dengan status identitas kewartawanan yang jelas, WP juga menulis pemberitaan tidak sesuai kode etik jurnalistik.

“Informasi yang dihimpun, RW tidak dapat dikategorikan wartawan dan tulisannya tidak dapat disebut karya jurnalistik. Sebab tidak memenuhi kode etik jurnalis dan pedoman pemberitaan media siber. Artikel itu tidak memenuhi prinsip akurasi, keberimbangan dan cover bothside,” ujar Ketua Gabungan Wartawan Enrekang (Gawat), Suherman Karim.

“WP juga tidak tercatat sebagai anggota organisasi jurnalis lokal Gabungan Wartawan Enrekang (GAWAT), ataupun organisaasi kewartawanan lain seperti PWI, AJI, JOIN, IWO, dan lainnya”. tambahnya.

WP diketahui menulis sendiri artikel dengan dirinya sendiri selaku narasumber. Menuduh Bupati menggunakan dana PEN membayar gaji honorer. Artikel itu ia posting di situs online sehingga seolah-olah berita, lalu menyebarkannya.

Terkait dengan banyaknya netizen yang menyayangkan tindakan bupati Enrekang yang langsung melaporkan RW /WP, karena tidak menggunakan hak jawabnya sebagai orang yang merasa dirugikan, Hasbar, Kadis Kominfo Enrekang menjelaskan alasan tersebut.

“Mengapa Pak Bupati mengambil langkah tersebut karena yang dilaporkan bukanlah wartawan tetapi RW beserta bukti tulisannya, Sehingga kita tidak menggunakan hak jawab. Sebab mekanisme itu hanya berlaku untuk entitas media,” jelas Hasbar.

Lanjut Hasbar terungkap pula bahwa Updatesulsel tidak tercatat sebagai anggota asosiasi media siber yang menjadi konstituen Dewan Pers seperti AMSI maupun SMSI.

Perusahaan PT Update Media Sulsel bahkan ternyata bodong. Tidak terdaftar di KemenkumHAM, serta tidak bisa ditemukan di pusat data perusahaan AHU Online (ahu.go.id). Selain memuat hoaks soal PEN dan penghinaan terhadap Bupati, situs ini juga banyak memuat artikel yang tendensius terhadap Pemkab Enrekang.

Kantor redaksinya yang beralamat di Perumahan Taman Toraja, Tanjung Bunga Makassar juga ternyata fiktif. Mulai Kepala RT/RW, Lurah dan Camat Tamalate memastikan tidak ada perusahaan pers yang berkantor di wilayahnya. Apalagi perusahaan memang dilarang berkantor di kompleks perumahan.

“Sementara berdasarkan informasi teman-teman wartawan dari media mainstream di Enrekang, WP ini tidak pernah terlihat di Enrekang melaksanakan tugas jurnalistik,” pungkasnya. (Andi Erna).

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel diatas?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *