TOPNEWS1.ONLINE, MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mendapat apresiasi dari Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (Oharda) Jampidum Kejaksaan Agung RI atas pelaksanaan Restorative Justice (RJ) secara mandiri di wilayah hukumnya.
Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Oharda, Nanang Ibrahim Soleh, dalam kegiatan supervisi yang digelar Kamis (8/5/2025) di Makassar.
Wakil Kepala Kejati Sulsel, Teuku Rahman, menyampaikan bahwa Kejati Sulsel merupakan salah satu wilayah yang dipercaya menjadi pilot project desentralisasi pelaksanaan RJ.
Menurutnya, kepercayaan ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memastikan penyelesaian perkara secara adil, bersih, dan bebas dari praktik tercela.
“Kami pastikan keadilan restoratif ini betul-betul untuk masyarakat. Tidak ada ruang untuk suap, gratifikasi, atau praktik buruk lainnya,” ujar Teuku.
Dalam laporannya, Teuku menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024, Kejati Sulsel telah menyetujui 138 perkara untuk diselesaikan lewat RJ, dengan 7 perkara tidak disetujui. Sedangkan dari Januari hingga Mei 2025, sebanyak 67 perkara disetujui dan hanya 1 perkara ditolak.
Meski mendapat apresiasi, Nanang Ibrahim Soleh juga memberikan catatan penting. Ia menyoroti masih rendahnya kesadaran serta pemahaman jaksa terkait perkara yang layak diselesaikan melalui keadilan restoratif.
“Ada potensi besar yang belum dioptimalkan. Kita butuh kesamaan persepsi dan peningkatan kapasitas seluruh jaksa agar tidak salah tafsir dalam penerapan RJ,” tegasnya.
Kegiatan supervisi ini juga menjadi forum untuk menyatukan langkah serta memperkuat koordinasi antar-unit kerja dalam penanganan perkara pidana umum secara lebih akurat dan konsisten. (Ibe)
















