TOPNEWS1.ONLINE, SIDRAP – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidenreng Rappang terus memperkuat pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda.
Kali ini, Bawaslu Sidrap menggandeng dunia pendidikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sulawesi Selatan serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan seluruh kepala sekolah SMA/SMK se-Kabupaten Sidrap.
Kegiatan tersebut berlangsung di SMK Negeri 6 Sidrap, Selasa (10/11/2026), sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperluas pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah.
Penandatanganan kerja sama ini dihadiri Ketua Bawaslu Sidrap, Muhardin, Anggota Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH), Asmawati Salam, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sulawesi Selatan, serta seluruh kepala sekolah SMA/SMK se-Kabupaten Sidrap.
Ketua Bawaslu Sidrap, Muhardin, mengatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun kolaborasi dengan sektor pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda.
Menurutnya, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus meningkatkan kesadaran politik pelajar. Karena itu, pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan.
“Pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan perlu ditanamkan sejak dini. Kami berharap melalui kerja sama ini, sekolah dapat menjadi salah satu ruang edukasi demokrasi bagi generasi muda, sehingga nantinya lahir pemilih yang cerdas, kritis, berintegritas, dan berani menolak segala bentuk pelanggaran pemilu,” ungkap Muhardin.
Sementara itu, Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Sidrap, Asmawati Salam, menjelaskan bahwa keterlibatan lembaga pendidikan menjadi salah satu strategi penting untuk memperluas jangkauan pendidikan pengawasan partisipatif.
Ia menilai pelajar, khususnya mereka yang telah memiliki hak pilih maupun yang akan menjadi pemilih pemula pada pemilu mendatang, perlu mendapatkan pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan pendidikan demokrasi yang lebih dekat dengan lingkungan pelajar. Tidak hanya mengenalkan tahapan pemilu, tetapi juga membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga integritas demokrasi, mengenali potensi pelanggaran, serta berani berpartisipasi dalam pengawasan pemilu,” jelas Asmawati.
Dukungan juga disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menyambut baik kolaborasi tersebut dan berharap kerja sama Bawaslu dengan satuan pendidikan dapat meningkatkan wawasan kepemiluan sekaligus membentuk karakter peserta didik yang memiliki kesadaran demokrasi.
Menurutnya, sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah pembentukan karakter, tanggung jawab, dan nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, sinergi bersama Bawaslu diharapkan mampu memperkuat pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah.
Melalui penandatanganan MoU dan PKS tersebut, Bawaslu Sidrap bersama satuan pendidikan akan mendorong berbagai program kolaboratif, di antaranya sosialisasi kepemiluan, pendidikan politik bagi pemilih pemula, serta penguatan pengawasan partisipatif di kalangan pelajar.
Kolaborasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi kesepakatan di atas kertas, tetapi mampu melahirkan generasi muda yang memahami demokrasi, menjunjung tinggi kejujuran, serta memiliki keberanian untuk mengawal proses pemilu agar berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas. (ibe)
