TOPNEWS1.ONLINE, PINRANG — DPRD Kabupaten Pinrang menerima secara resmi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin, 22 Juli 2024, pukul 09.00 WITA, di ruang rapat paripurna DPRD Pinrang.
Selain Ranperda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, DPRD Pinrang juga menerima secara resmi tiga Ranperda non APBD yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang serta satu Ranperda inisiatif dari DPRD sendiri untuk dibahas lebih lanjut.
Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang meliputi: pertama, Ranperda tentang penyediaan, penyerahan prasarana, sarana utilitas perumahan dan kawasan perumahan; kedua, Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah; ketiga, Ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pinrang tahun 2025-2045. Sementara itu, Ranperda inisiatif dari DPRD Pinrang adalah Ranperda tentang pengelolaan pasar rakyat.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Pj. Bupati Pinrang, H. Ahmadi Akil, SE., MM, yang menjelaskan bahwa Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan kepada DPRD.
Dalam pelaksanaannya, tercatat bahwa realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 mencapai sekitar 99,43% dari target yang ditetapkan, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 175.355.927.428,99 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.152.167.058.023,82.
Selain itu, realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023 mencapai sekitar 95,17% dari yang direncanakan, dengan belanja operasi sebesar Rp. 998.809.101.143,00 dan belanja modal sebesar Rp. 199.196.048.535,00.
Terkait pendapat dari delapan fraksi DPRD Pinrang, mereka umumnya menyambut baik Ranperda yang diajukan untuk dibahas lebih lanjut, meskipun dengan beberapa masukan untuk perbaikan.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Pinrang, Sekda Pinrang, Andi Calo Kerrang, Sekwan Pinrang, H. A. Pawelloi Nawir, S.Sos., M.Si, serta berbagai perwakilan staf ahli Bupati, Asisten Setda, Pimpinan OPD, Kabag, Camat, Lurah, Kades, LSM, dan media massa.
Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut terhadap Ranperda yang telah diterima secara resmi tersebut.
Demikianlah informasi mengenai rapat paripurna DPRD Pinrang terkait penerimaan Ranperda PJP APBD TA. 2023 dan empat Ranperda non APBD Tahun 2024 untuk dibahas lebih lanjut. (Dso/Ibe)
