TOPNEWS1.ONLINE, PANGKEP — Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Kabupaten Pangkep merupakan daerah termiskin di Provinsi Sulawesi Selatan.
Rilis data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Pangkep naik hingga ke angka 14,28 persen dari sebelumnya diangka 13,96 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep, Arifin menjelaskan bahwa naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Pangkep dipengaruhi oleh indeks kesulitan geografis yang tinggi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang berada pada posisi sedang kemudian dipengaruhi juga oleh jumlah penduduk miskin yang masih relatif banyak.
“Kenaikan angka kemiskinan disebabkan karena berbagai indikator. Pertama, indeks kesulitan gografis yang tinggi menempati urutan ketiga di Sulsel, jumlah penduduk hampir miskin yang masih relatif banyak,” jelasnya.
Bahkan katanya, program perlindungan sosial yang sepenuhnya belum tepat sasaran juga menjadi indikator penilaian BPS. Belum lagi katanya, kemampuan konsumsi atau daya beli masyarakat yang melemah.
“Pertanian kita, terutama yang bahan makanan masih minus. Kemudian, yang paling memberi dampak karena banyaknya tenaga kerja di sektor industri karena pandemi Covid-19 sehingga perusahaan merumahkan karyawannnya,”tambahnya.
Sementara itu, pun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejak tahun 2021 hingga 2022 anjlok tak capai target. Kepala Bapenda Pangkep, Muh Husni Rahman mengatakan PAD dari sumber pajak diakui memang sejak 2021 target tidak tercapai, lantaran dampak dari pendemi covid 19. Khususnya PAD dari sumber pajak pertambangan.
“Untuk PAD dari sumber retribusi itu sekarang masing masing OPD yang menangani. Kami di Bapenda hanya yang bersumber dari Pajak. Tapi semua dari hasil PAD retribusi dan pajak itu langsung masuk ke kas daerah,”katanya, Kamis(16/03/2023).
Capaian PAD Pangkep dari sumber pajak, target pada tahun 2021 sebesar Rp. 97miliar lebih, namun terealisasi hanya sebesar Rp. 90miliar. Sementara target pada tahun 2022 sebesar Rp. 103milar lebih, sementara terealisasi stagnan pada angka capaian Rp. 90miliar.
Sementara pada PAD bersumber dari retribusi, target dari tahun 2021 sebesar Rp. 12miliar hanya terealisasi sebesar Rp. 6miliar. Ditahun 2022 ditarget sebesar Rp. 14milar terealisasi hanya sebesar Rp. 8miliar.
Dibanding tahun 2020 sebelumnya, realisasi PAD mencapai target. Dari target pendapatan pajak Rp. 78miliar mencapai hingga Rp. 80miliar, sementara pada pendapatan retribusi dari target Rp. 8miliar, terealisasi Rp. 6miliar.
Selain itu, prestasi Kabupaten Pangkep dalam meraih penghargaan Adipura, pun menurun. Diketahui, Kabupaten Pangkep dari tahun 2016 – 2019 berhasil diraih. Namun, sejak 2020 hingga 2023 tahun ini, Kabupaten Pangkep gagal meraih penghargaan Adipura. (*)
