Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
SIDRAP

Proyek Irigasi Jalur 2 SKPD Sidrap Disorot, Diduga Tak Transparan, APH Diminta Turun Tangan

×

Proyek Irigasi Jalur 2 SKPD Sidrap Disorot, Diduga Tak Transparan, APH Diminta Turun Tangan

Sebarkan artikel ini
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 0; algolist: 0; multi-frame: 1; brp_mask:8; brp_del_th:0.0000,0.0000; brp_del_sen:0.0000,0.0000; motionR: 0; delta:null; bokeh:0; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 7864320;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 40;

TOPNEWS1.ONLINE, SIDRAP – Pengerjaan proyek irigasi di kawasan Jalur 2 SKPD, tepatnya di depan Rumah Susun Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), menuai sorotan. Proyek yang telah berjalan tersebut diduga dikerjakan tanpa dilengkapi papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.

Pantauan media di lapangan menunjukkan aktivitas pengerjaan irigasi telah berlangsung.

Pasang Iklan Anda Disini
Pasang Iklan Anda Disini

Namun, hingga berita ini diterbitkan, tidak terlihat papan informasi yang memuat identitas proyek sebagaimana mestinya menjadi sarana keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Ketiadaan papan informasi tersebut memunculkan tanda tanya terkait transparansi pelaksanaan proyek.

Pasalnya, masyarakat tidak dapat mengetahui secara terbuka siapa kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, nilai anggaran, sumber pendanaan hingga jangka waktu pengerjaan proyek.

Padahal, setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran negara harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Informasi proyek penting diketahui publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan, termasuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan.

Atas kondisi tersebut, aparat penegak hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, diminta turun tangan melakukan pengecekan langsung terhadap proyek irigasi tersebut.

Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi, tetapi juga menelusuri pihak kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas, termasuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis serta kontrak yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Sidrap, H Rahman, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa proyek irigasi tersebut bukan merupakan proyek Pemerintah Kabupaten Sidrap.

“Itu proyek bukan kami yang kerja. Jadi kami tidak tahu-menahu. Itu proyek provinsi, singkatnya,” ujarnya, belum lama ini.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa proyek tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bukan Pemkab Sidrap.

Publik pun berharap instansi terkait di tingkat provinsi segera memberikan penjelasan mengenai identitas proyek, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, serta alasan tidak terlihatnya papan informasi di lokasi.

Transparansi menjadi hal penting agar pembangunan yang bersumber dari uang negara tidak menimbulkan kecurigaan publik dan benar-benar menghasilkan infrastruktur irigasi yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat. (ibe)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel diatas?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by ExactMetrics