TOPNEWS1.ONLINE, SIDRAP – Penelitian Ketua Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang), Dr. Sandi Lubis, S.I.P., M.A.P., tentang pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan blockchain dalam tata kelola pemerintahan digital berhasil menembus jurnal internasional bereputasi.
Artikel berjudul Mapping the Convergence of Artificial Intelligence and Blockchain in Electronic Governance: Evidence From Smart City Research tersebut terbit pada 15 November 2026 di IET Blockchain, jurnal akses terbuka yang diterbitkan Wiley atas nama The Institution of Engineering and Technology (IET).
Dalam publikasi tersebut, Sandi tercatat sebagai penulis pertama bersama lima peneliti lainnya, yakni Achmad Nurmandi, Jamaluddin Ahmad, Eko Priyo Purnomo, Titin Purwaningsih, dan Hazel D. Jovita-Olvez.
Penelitian itu mengulas potensi penggabungan teknologi AI dan blockchain untuk mendukung tata kelola pemerintahan elektronik, khususnya dalam pengembangan konsep kota cerdas (smart city).
Sandi menjelaskan, perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, penggunaan teknologi juga harus diikuti dengan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Pemanfaatan AI dalam pemerintahan bukan hanya soal bagaimana teknologi membantu mempercepat pengambilan keputusan. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana keputusan tersebut dapat ditelusuri, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” jelas Sandi.
Dalam penelitian tersebut, tim menggunakan metode tinjauan literatur sistematis dan analisis bibliometrik dengan memetakan 12.792 artikel jurnal yang terindeks Scopus.
Hasil pemetaan menunjukkan penelitian mengenai AI dan blockchain dalam pemerintahan digital terus berkembang. Namun, kajian empiris yang mengintegrasikan kedua teknologi tersebut dalam satu sistem pelayanan perkotaan masih relatif terbatas.
Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan, sementara blockchain berpotensi menyediakan pencatatan digital yang transparan sehingga riwayat perubahan dan persetujuan dapat ditelusuri saat proses audit.
Menurut Sandi, integrasi kedua teknologi tersebut berpotensi memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
“AI dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dan mengolah informasi untuk mendukung kebijakan. Sementara blockchain dapat memperkuat aspek pencatatan dan keterlacakan data. Jika keduanya diterapkan secara tepat, ada peluang besar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Meski demikian, penelitian tersebut juga menekankan pentingnya pengujian langsung melalui proyek percontohan serta evaluasi dalam jangka panjang.
Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan meliputi kemampuan sistem antarinstansi dalam bertukar data, perlindungan privasi masyarakat, serta pengawasan terhadap keputusan yang dihasilkan dengan bantuan algoritma.
Publikasi di Wiley ini menambah rekam jejak penelitian Sandi dan kolaboratornya dalam bidang pemerintahan digital.
Sebelumnya, pada 2024, kajian mereka mengenai tata kelola digital dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terbit di Discover Global Society yang diterbitkan Springer Nature.
Kemudian pada 2025, Sandi bersama sejumlah peneliti juga menerbitkan kajian mengenai keamanan siber dalam partisipasi warga secara daring di Cogent Social Sciences dari Taylor & Francis, serta penelitian tentang AI dan blockchain di Frontiers in Sustainable Cities.
Sandi mengungkapkan, saat ini sejumlah naskah penelitian lainnya juga tengah menjalani proses penelaahan dan menunggu keputusan editor pada jurnal internasional, termasuk jurnal terbitan Elsevier dan Sage.
Ia berharap produktivitas publikasi ilmiah tersebut dapat menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pemerintahan sekaligus mendorong peningkatan budaya riset di lingkungan perguruan tinggi.
“Publikasi internasional bukan sekadar mengejar nama jurnal atau reputasi akademik. Lebih dari itu, kami ingin hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan menawarkan gagasan yang bisa digunakan untuk menjawab persoalan pemerintahan dan pelayanan publik,” tutupnya.
Artikel lengkap dapat diakses melalui Wiley Online Library:
https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/blc2.70062
















