TOPNEWS1.ONLINE, SIDRAP — Pembangunan rabat beton di kawasan Pabbaresseng, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), menuai sorotan setelah ditemukan sejumlah bagian jalan mengalami keretakan.
Kerusakan tersebut diduga terjadi setelah rabat beton yang baru selesai dikerjakan dilewati kendaraan sebelum kondisi beton benar-benar mengering.
Kondisi itu kemudian direkam oleh salah seorang warga dan videonya beredar. Dalam rekaman berdurasi sekitar 2 menit 10 detik tersebut, warga memperlihatkan bagian rabat beton yang mengalami keretakan, bahkan terdapat bagian yang disebut nyaris patah.
Warga dalam rekaman menjelaskan, proses pengecoran rabat beton dimulai pada 13 dan rampung pada 19 Juli. Namun, beberapa hari kemudian, tepatnya pada 23 Juli, jalan tersebut sudah kembali dilalui kendaraan.
Kendaraan tersebut disebut digunakan oleh keluarga Kepala Dusun setempat yang sedang menggelar hajatan pernikahan. Setelah kendaraan melintas, akses rabat beton kemudian kembali ditutup.
Kondisi tersebut memunculkan keluhan dari sejumlah warga. Mereka mempertanyakan kebijakan membuka akses jalan yang masih dalam proses pengeringan, terlebih kendaraan yang melintas berkaitan dengan kegiatan keluarga aparat pemerintah setempat.
“Ini banyak yang retak. Dan ada yang hampir patah,” ujar warga dalam rekaman video tersebut.
Persoalan tersebut bahkan sempat memicu perselisihan di tengah masyarakat.
Kepala Desa Mattirotasi, Bahar Idris, membenarkan adanya kendaraan yang melintas di atas rabat beton yang belum sepenuhnya kering. Ia juga mengakui persoalan tersebut sempat menyebabkan cekcok antarwarga.
“Betul ada hajatan pengantin keluarga dari kadus. Rabat beton itu dilewati mobil lalu kemudian ditutup kembali sehingga mengakibatkan rabat beton rusak dan membuat sebagian warga selisih paham,” ujar Bahar, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, perselisihan antarwarga tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak-pihak yang terlibat disebut telah berdamai.
“Ya, mereka sudah damai. Awalnya memang dari rabat beton itu,” singkatnya.
Meski persoalan antarwarga telah diselesaikan secara kekeluargaan, kondisi fisik rabat beton tersebut tetap menjadi perhatian.
Masyarakat meminta kualitas pekerjaan dan penyebab kerusakan dapat diperiksa secara objektif.
Aparat Penegak Hukum (APH) juga diharapkan dapat turun melakukan pengecekan apabila ditemukan indikasi persoalan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran dapat dipastikan sesuai ketentuan.
Kerusakan pada infrastruktur yang baru dibangun dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus memastikan pembangunan yang menggunakan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat dalam jangka panjang. (Ibe)
