TOPNEWS1.ONLINE, MAKASSAR – Ratusan massa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) JAYA Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Senin (29/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa sempat memblokade ruas jalan di depan kantor Kejati selama sekitar satu jam sebagai bentuk desakan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pendidikan di Sulawesi Selatan.
Aksi yang dipimpin langsung Jenderal Lapangan (Jendlap) Ardan Aidin mengusung tema “Bersatu Melawan Korupsi Pendidikan dan Usut Tuntas Skandal Nanas.”
Massa membawa mobil komando, bendera organisasi, pengeras suara, serta membentangkan spanduk raksasa sepanjang sekitar enam meter yang menjadi pusat perhatian para pengguna jalan.
Pembentangan spanduk di badan jalan mengakibatkan arus lalu lintas di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tersendat dari dua arah.
Kemacetan berlangsung sekitar satu jam sebelum aparat kepolisian melakukan pengaturan lalu lintas dan massa kembali melanjutkan rangkaian aksi.
Dalam orasinya, Ardan Aidin menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari uang negara.
Menurutnya, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), berbagai program pengadaan pendidikan, serta program bibit yang menjadi perhatian publik perlu ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.
“Kami hadir bukan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu. Kami datang membawa aspirasi masyarakat agar setiap dugaan penyimpangan diusut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu, setiap rupiah anggaran pendidikan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tegas Ardan Aidin.
Selain menyampaikan orasi, DPD GRIB JAYA Sulawesi Selatan menyerahkan naskah akademik dan pernyataan sikap kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Dokumen tersebut berisi permintaan agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan Dana BOS, berbagai program pengadaan pendidikan, serta dugaan penyimpangan dalam program yang mereka sebut sebagai “Skandal Nanas”.
Massa juga meminta aparat penegak hukum membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyampaian informasi, melakukan audit investigatif terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan, serta menindak siapa pun yang nantinya terbukti melanggar hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam aksi tersebut, para peserta turut mendesak agar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.
Usai menyampaikan aspirasi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan tuntutan serupa kepada lembaga legislatif.
Sepanjang aksi berlangsung, massa meneriakkan yel-yel “Hidup Rakyat! Hidup Perjuangan! GRIB JAYA… Jaya… Jaya!” sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan yang mereka sebut sebagai upaya mengawal kepentingan masyarakat dan mendorong penegakan hukum yang transparan.
DPD GRIB JAYA Sulawesi Selatan menegaskan aksi tersebut merupakan gerakan moral untuk mengawal penggunaan anggaran pendidikan agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
Mereka berharap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui proses hukum yang profesional, independen, transparan, dan akuntabel, serta mendorong DPRD Sulawesi Selatan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal.
Hingga berita ini diterbitkan, tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut masih berupa dugaan dan aspirasi masyarakat.
Dugaan penyimpangan yang disuarakan massa belum merupakan kesimpulan hukum dan masih menunggu proses penelaahan maupun tindak lanjut dari aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (ibe)
