TOPNEWS1.ONLINE, MAKASSAR – Forum Pemuda & Mahasiswa Hukum (FORMAHUM) resmi menyampaikan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait dugaan adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palopo, Senin (29/6/2026).
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
FORMAHUM juga mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan yang dinilai telah lama menjadi perhatian publik.
Dalam laporannya, FORMAHUM menyoroti sejumlah persoalan yang disebut berulang terjadi, mulai dari aksi mogok kerja tenaga kebersihan yang berdampak pada terganggunya pelayanan pengangkutan sampah, penumpukan sampah di sejumlah ruas jalan, dugaan adanya permintaan pembayaran langsung oleh oknum sopir kendaraan pengangkut sampah kepada masyarakat, hingga informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan yang melewati tahun anggaran (cross year).
Ketua Umum FORMAHUM, Wildan, menilai berbagai persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya pola permasalahan yang terus berulang, sementara anggaran pelayanan kebersihan setiap tahun terus dialokasikan dalam jumlah besar.
“Kami tidak datang untuk menghakimi siapa pun. Kami justru meminta agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara objektif, independen, dan profesional guna memastikan apakah pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Wildan.
Melalui pengaduan tersebut, FORMAHUM meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan telaah, pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyelidikan terhadap pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, mekanisme pengadaan barang dan jasa, pekerjaan lintas tahun anggaran, hingga sistem pengawasan internal pada DLH Kota Palopo.
Selain itu, mereka juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kontrak, pembayaran, dan pertanggungjawaban keuangan.
Apabila diperlukan, FORMAHUM mendorong koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan serta potensi kerugian keuangan negara.
FORMAHUM menegaskan bahwa pengaduan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Mereka juga menekankan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum oleh pihak yang berwenang.
Organisasi itu berharap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, objektif, dan tanpa intervensi sehingga masyarakat memperoleh kepastian bahwa setiap penggunaan keuangan negara benar-benar dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas.
“Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibangun melalui transparansi dan akuntabilitas. Ketika keluhan publik terus berulang tanpa penyelesaian yang nyata, maka penegakan hukum menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya,” tutup Wildan.
Hingga berita ini ditayangkan, laporan tersebut masih berada pada tahap pengaduan masyarakat.
Dugaan yang disampaikan FORMAHUM belum merupakan kesimpulan hukum dan masih menunggu proses verifikasi serta tindak lanjut dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sesuai ketentuan yang berlaku. (*/rls)
